Gayatri Putri News – 10 Oktober 2026 | Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan kembali menjadi sorotan setelah pemerintah memutuskan menyuntik tambahan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk menutup defisit dan menjaga keberlanjutan layanan. Langkah ini diambil di tengah berbagai tantangan, mulai dari tingginya klaim penyakit kronis hingga kebutuhan percepatan kualitas fasilitas kesehatan di daerah. Di sisi lain, kisah para peserta JKN menunjukkan bahwa program ini telah menjadi penopang hidup bagi jutaan masyarakat.
Pemerintah Cairkan Rp 10 Triliun Tahap Pertama
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa penambahan anggaran bagi BPJS Kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73 Tahun 2026. Pencairan dilakukan secara bertahap, dengan tahap pertama sekitar Rp 10 triliun pada akhir bulan ini dan sisanya menyusul pada bulan berikutnya.
Menurut Suahasil, suntikan dana ini diberikan karena BPJS Kesehatan mengalami defisit. Ia berharap tambahan dana tersebut dapat meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan. Sumber utama penerimaan BPJS Kesehatan berasal dari alokasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam APBN sekitar Rp 47 triliun. Dengan tambahan Rp 20 triliun, dukungan APBN untuk jaminan kesehatan diperkirakan mencapai Rp 67 hingga Rp 68 triliun.
Parigi Moutong Pertahankan Cakupan Kesehatan Semesta
Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, terus berupaya mempertahankan cakupan layanan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC). Pelaksana Tugas Dinas Kesehatan Parigi Moutong, Darlin, menyebutkan capaian kepesertaan BPJS Kesehatan di daerah itu mencapai 100,19 persen. Tingkat keaktifan kepesertaan Program JKN tercatat 91,47 persen.
Untuk meningkatkan layanan, Pemkab Parigi Moutong menyiapkan anggaran Rp 960 juta bagi beasiswa pendidikan delapan dokter spesialis. Berbagai program pelayanan gratis juga dijalankan, seperti layanan pengantaran jenazah yang telah mencapai 645 layanan, kesehatan mobile dan home care sebanyak 123 layanan, serta Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Pemerintah daerah juga merancang rumah tunggu rujukan di RS Anuntaloko Parigi dan RS Undata Palu.
Darlin menegaskan bahwa peningkatan cakupan kesehatan semesta tidak hanya soal angka, tetapi juga validitas data kepesertaan dan kualitas pelayanan. Sinkronisasi data kependudukan, pendataan ulang masyarakat miskin, pekerja informal, serta peningkatan kualitas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan rumah sakit menjadi prioritas.
Demak Perkuat Rujuk Balik dan Kredensialing Farmasi
Dinas Kesehatan Kabupaten Demak mendorong peningkatan mutu pelayanan kefarmasian melalui Pertemuan Persiapan Kredensialing Ruang Farmasi Puskesmas untuk Program Rujuk Balik (PRB). Kegiatan yang berlangsung di Aula Labkesda ini diikuti kepala puskesmas dan penanggung jawab farmasi dari sepuluh puskesmas, serta PT Demak Sarana Sehat.
PRB merupakan program yang mendukung keberlanjutan pelayanan bagi peserta JKN dengan penyakit kronis yang kondisinya stabil, sehingga obat dan pelayanan dapat diperoleh melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ruang farmasi puskesmas perlu dipersiapkan agar memenuhi persyaratan pelayanan kefarmasian dan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Ketua Tim Kerja Tata Kelola Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan, Wahyu Andriyanto, menekankan pentingnya kesiapan tenaga, fasilitas, dan tata kelola. Persiapan ini juga mendukung implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) di puskesmas.
Kisah Nyata Peserta JKN
Manfaat program JKN dirasakan langsung oleh masyarakat. Nurin Nazila, peserta aktif dari Kediri, mengajukan klaim pembuatan kacamata melalui FKTP hingga rujukan ke dokter spesialis mata. Ia mengaku prosesnya cepat dan pelayanannya ramah.
Kisah lain datang dari Iswati (45), peserta JKN asal Mojokerto yang telah menjalani terapi cuci darah selama sepuluh tahun akibat gagal ginjal. Ia bersyukur karena pengobatannya terjamin tanpa harus terbebani biaya. Rutinitas hemodialisis di RS Gatoel Kota Mojokerto memberinya semangat baru melalui pertemuan dengan sesama pasien.
Sinergi Pusat dan Daerah Menjadi Kunci
Keberlanjutan program jaminan kesehatan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, fasilitas kesehatan, dan masyarakat. Suntikan anggaran Rp 20 triliun menjadi oksigen bagi BPJS Kesehatan, sementara penguatan puskesmas dan rumah sakit di daerah memastikan layanan sampai ke pelosok.
Dengan cakupan yang terus diperluas dan kualitas layanan yang ditingkatkan, JKN diharapkan tidak hanya menjadi angka statistik, tetapi benar-benar menghadirkan rasa aman bagi setiap warga. Pemerintah perlu memastikan transparansi pengelolaan dana, validitas data peserta, serta percepatan kredensialing fasilitas kesehatan agar akses layanan semakin merata.
Sumber Berita: ANTARA, Katadata.co.id, Media Kampung, Bangsa Online, Dinkesda Demak.
Penulis: Muhammad Nur
Editor: Rizky Zulianda
Menyampaikan apa yang harus disampaikan
