Trump Luncurkan ‘AI Force’, Regulasi Kecerdasan Buatan Memanas

Avatar Rizky

by

Published

Last update

3 menit

Read Time

Trump Luncurkan 'AI Force', Regulasi Kecerdasan Buatan Memanas

Foto: Istimewa

Gayatri Putri News – 21 September 2026 | Washington, DC — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana pembentukan “AI Force”, sebuah inisiatif baru yang disebutnya setara dengan pembentukan U.S. Space Force pada masa pemerintahan pertamanya. Pengumuman yang disampaikan pada Sabtu tersebut menandai babak baru dalam perdebatan sengit mengenai sejauh mana pemerintah federal harus mengatur perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang semakin kuat dan cepat berkembang.

Trump menyatakan bahwa pemerintahannya tidak berniat memperlambat pertumbuhan industri AI. Meski demikian, ia belum memberikan rincian mengenai struktur, anggaran, maupun tanggung jawab AI Force. Ia juga berencana menunjuk seorang “AI czar” yang akan memimpin koordinasi kebijakan AI di tingkat federal.

Dorongan Regulasi dari Berbagai Pihak

Seruan agar pemerintah menyediakan pengamanan federal semakin menguat. Beberapa anggota Kongres dan pemimpin perusahaan AI terkemuka telah mendesak adanya pengawasan tambahan terhadap sistem AI canggih. Anthropic, OpenAI, dan Google DeepMind termasuk di antara pihak yang mendorong langkah tersebut.

OpenAI menyerukan persyaratan keselamatan AI nasional yang bersifat wajib dan berbasis kemampuan. Sementara itu, CEO Google DeepMind Demis Hassabis mengusulkan pembentukan badan pengawas internasional yang dipimpin Amerika Serikat untuk memantau model-model AI canggih.

Anggota DPR dari Partai Demokrat asal Massachusetts, Lori Trahan, termasuk legislator yang menuntut persyaratan tambahan, meliputi transparansi wajib, pelaporan insiden, dan evaluasi independen terhadap sistem AI canggih.

Perbedaan Pandangan di Kalangan Politik

Trump dan sejumlah pejabat Republik berpendapat bahwa pembatasan yang luas dapat memperlambat inovasi Amerika Serikat dan melemahkan posisi negara dalam persaingan teknologi dengan Tiongkok. Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, pada Minggu menyatakan bahwa mungkin ada ruang untuk pengamanan yang ditargetkan, khususnya terkait AI dan senjata nuklir, termasuk persyaratan agar manusia tetap terlibat dalam pengambilan keputusan kritis.

Namun, Waltz menegaskan bahwa pemerintah harus menghindari pemberian “throttle” atau pembatasan yang menghambat para inovator dan pengusaha Amerika.

Dampak di Tingkat Lokal dan Global

Perdebatan ini muncul saat perusahaan AI secara cepat memperkenalkan sistem yang lebih canggih. Di New York City, Dewan Kota tengah mencari jawaban dari para pemimpin industri mengenai dampak dan potensi bahaya AI. Anggota Dewan Kota New York, Eric Dinowitz, yang juga ketua Komite Pendidikan, menyoroti kekhawatiran masyarakat terhadap risiko AI yang terus meningkat.

Di sisi lain, dunia kesehatan dan penelitian medis juga merasakan gelombang pemanfaatan AI. Berbagai pendekatan baru tengah dikembangkan, mulai dari penemuan obat bertenaga AI hingga pengujian penyakit menular seksual yang lebih cepat. Peneliti dari CQUniversity tengah menyelidiki bagaimana AI dapat membantu memahami kasus orang dengan demensia yang tersesat, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil Australia.

Bahkan dunia olahraga tidak luput dari pengaruh AI. Dalam sebuah eksperimen, AI diminta memprediksi hasil derby Madrid antara Atletico Madrid dan Real Madrid. AI memprediksi Atletico menang 2-1 dengan alasan performa teknis dan kekuatan kandang, meskipun prediksi ini tetap tidak memiliki emosi dan hanya berdasarkan data.

Menyeimbangkan Inovasi dan Keamanan

Perdebatan mengenai regulasi AI kini menjadi salah satu isu paling krusial di Washington. Di satu sisi, ada kekhawatiran bahwa pembatasan berlebihan dapat menghambat inovasi dan daya saing Amerika Serikat terhadap Tiongkok. Di sisi lain, semakin banyak pihak yang menuntut adanya pengamanan untuk mencegah risiko yang mungkin timbul dari sistem AI yang semakin otonom dan kuat.

Langkah Trump membentuk AI Force dan menunjuk AI czar menunjukkan bahwa Gedung Putih ingin mengambil peran aktif dalam mengarahkan masa depan AI, tanpa harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan keunggulan teknologi nasional. Namun, tanpa rincian yang jelas mengenai struktur dan kewenangan AI Force, publik dan para pembuat kebijakan masih menunggu bagaimana inisiatif ini akan diimplementasikan.

Seiring dengan terus berkembangnya teknologi AI, tarik-menarik antara dorongan inovasi dan kebutuhan akan regulasi yang bijak akan terus menjadi sorotan. Yang jelas, era AI yang semakin canggih menuntut respons kebijakan yang cermat, terukur, dan tidak menghambat kemajuan, sekaligus tetap melindungi kepentingan publik dan keamanan nasional.