Gayatri Putri News – 05 Agustus 2026 | Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan tengah melakukan penelaahan mendalam terhadap usulan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Fokus utama dari pembahasan ini adalah memastikan berbagai program pembangunan infrastruktur yang belum terakomodasi dalam APBD murni dapat segera terealisasi.
Dalam rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel, Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, menekankan pentingnya optimalisasi anggaran. Langkah ini diambil agar kebutuhan mendesak masyarakat terkait fasilitas publik tetap dapat terpenuhi sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
Evaluasi dan Strategi Anggaran
Selain membahas usulan perubahan, rapat tersebut juga mencakup beberapa agenda strategis lainnya, antara lain:
- Evaluasi realisasi pelaksanaan program dan serapan anggaran tahun berjalan.
- Peninjauan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di lingkungan Dinas PUPR.
- Penyusunan kerangka awal program kerja infrastruktur untuk Tahun Anggaran 2027.
Mustaqimah menjelaskan bahwa pemanfaatan SiLPA menjadi kunci utama untuk membiayai proyek-proyek prioritas yang sempat tertunda karena keterbatasan dana. Pihaknya berkomitmen agar setiap alokasi anggaran dilakukan secara realistis, terukur, dan tetap mengedepankan kebutuhan mendesak masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan.
Sinergi Pembangunan Berkelanjutan
Lebih lanjut, pembahasan mengenai rencana kerja tahun 2027 dilakukan sejak dini untuk menjamin kesinambungan pembangunan. Komisi III berharap agar sinkronisasi antara kebijakan anggaran dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat diperkuat.
Sinergi antara legislatif dan eksekutif ini diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat luas di Kalimantan Selatan.
Menyampaikan apa yang harus disampaikan
