Gayatri Putri News – 05 Agustus 2026 | Program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Diskop UKM) Provinsi Kalimantan Selatan dilaporkan mengalami hambatan signifikan akibat kendala efisiensi anggaran. Kondisi ini menyebabkan berbagai agenda pemberdayaan koperasi dan UMKM belum terealisasi sesuai target yang ditetapkan.
Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, H Jahrian, menjelaskan bahwa permasalahan utama terletak pada lambatnya pencairan dana yang menghambat operasional di lapangan. Selain anggaran, keterbatasan sumber daya manusia serta koordinasi antarinstansi turut memperparah situasi tersebut. Masalah serupa juga dirasakan oleh banyak organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya akibat pergeseran anggaran yang berdampak pada sektor pendidikan dan infrastruktur.
Sebagai langkah strategis, Komisi II DPRD Kalsel mendesak pemerintah daerah untuk mencari alternatif pendanaan melalui optimalisasi aset daerah. Pengelolaan aset yang selama ini kurang produktif diharapkan dapat menjadi mesin PAD yang baru jika dikelola secara profesional dengan melibatkan pihak ketiga.
Langkah Strategis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
DPRD Kalsel menekankan perlunya inovasi dalam menggali potensi daerah. Beberapa poin utama yang diusulkan antara lain:
- Pemanfaatan aset pemerintah yang tidak terpakai melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga.
- Penguatan strategi pemasaran dan promosi potensi daerah kepada investor dan wisatawan.
- Peningkatan kapasitas aparatur untuk menunjang efektivitas program pembangunan.
Jahrian menambahkan bahwa Kalsel perlu mencontoh daerah lain yang sukses mempromosikan potensi lokalnya sejak dari pintu masuk wilayah seperti bandara. Dengan promosi yang masif, diharapkan arus masuk wisatawan dan investor dapat meningkat, yang pada akhirnya akan mendongkrak ekonomi lokal serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
Menyampaikan apa yang harus disampaikan
