Gayatri Putri News – 03 September 2026 | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan langkah konkret untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses keadilan yang merata. Salah satu upaya strategis yang kini menjadi fokus utama adalah penguatan peran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh kelurahan yang ada di Kota Pangkal Pinang.
Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan Pembinaan Posbankum Kelurahan Se-Kota Pangkal Pinang Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Kantor Pemerintah Kota Pangkal Pinang, Selasa (1/9/2026). Acara tersebut dihadiri oleh sekitar 100 peserta yang terdiri dari para lurah, paralegal, serta calon paralegal yang menjadi ujung tombak pelayanan hukum di masyarakat.
Transformasi Posbankum sebagai Garda Terdepan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, yang diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh, menegaskan bahwa Posbankum bukan sekadar lembaga formal. Posbankum harus menjadi pintu pertama bagi masyarakat ketika mereka menghadapi persoalan hukum di tingkat akar rumput.
Pembinaan ini merupakan tindak lanjut dari peresmian 393 Posbankum Desa/Kelurahan di seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung oleh Menteri Hukum RI pada 20 Mei 2026 lalu. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa paralegal yang bertugas memiliki kompetensi yang mumpuni untuk memberikan pendampingan hukum yang profesional, dekat, dan terjangkau bagi warga setempat.
Dalam kegiatan tersebut, hadir pula perwakilan dari pemerintah daerah, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tarmin, serta Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Pangkal Pinang, Agustu Afendi. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun ekosistem hukum yang lebih inklusif.
Menatap Inovasi Layanan melalui Benchmarking Global
Di sela-sela upaya memperkuat layanan di tingkat lokal, Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, juga tengah mempersiapkan langkah strategis berskala internasional. Ia dijadwalkan mengikuti program benchmarking ke Denmark bersama 11 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI lainnya. Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari tata kelola administrasi kekayaan intelektual, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan ekosistem hukum secara global.
Pengalaman yang didapatkan dari Denmark diharapkan dapat diadaptasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik di Kepulauan Bangka Belitung, termasuk dalam hal pengelolaan kekayaan intelektual yang semakin relevan dengan kebutuhan pelaku ekonomi kreatif di daerah. Integrasi antara penguatan Posbankum di tingkat kelurahan dengan inovasi layanan berstandar internasional menjadi cerminan komitmen Kanwil Kemenkum Babel dalam memberikan pelayanan yang komprehensif bagi masyarakat.
Di sisi lain, kondisi cuaca di Kota Pangkal Pinang pada awal September 2026 ini diprakirakan cenderung berawan. Meskipun cuaca cukup bersahabat untuk menunjang mobilitas warga, fokus utama pemerintah tetap pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui kepastian hukum dan perlindungan hak-hak sipil. Dengan keberadaan Posbankum yang kini semakin diperkuat, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan bantuan hukum saat menghadapi permasalahan, sehingga keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kota Pangkal Pinang.
Menyampaikan apa yang harus disampaikan
