Gayatri Putri News – 09 Oktober 2026 | Denpasar – Program digitalisasi bantuan sosial (bansos) melalui portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) terus diperluas secara nasional. Kehadiran agen Perlinsos di lapangan menjadi ujung tombak percepatan pendataan warga, termasuk di Provinsi Bali yang kini mencatat capaian signifikan dengan separuh populasi telah terdaftar dalam sistem tersebut.
652 Ribu KK Bali Terdaftar, Setara 50 Persen Populasi
Koordinator Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Rahmat Danu Andika, mengungkapkan bahwa sebanyak 652 ribu kepala keluarga (KK) di Bali telah terdaftar dalam pendataan Perlinsos. Jumlah itu setara dengan sekitar 50 persen populasi Pulau Dewata.
“Jadi Bali itu per hari ini sudah 652.000 KK yang mendaftar. Ini setara dengan 50 persen populasi Bali,” ujar Rahmat dalam keterangan kepada awak media di Denpasar, Kamis (8/10/2026) malam.
Pendataan ini dilakukan agar penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran. Rahmat menjelaskan bahwa keberadaan agen Perlinsos diharapkan memudahkan masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk melakukan pendaftaran tanpa harus datang ke tempat tertentu.
“Tetangga kiri saya agen, saya bisa minta tolong. Ketemu Bhabin, saya bisa minta tolong, daftarin bansos. Ketemu Babinsa bisa, ketemu polisi di perempatan bisa, ke kelurahan bisa,” imbuhnya.
18.980 Agen Perlinsos Dikerahkan di Bali
Untuk membantu masyarakat mendaftar, saat ini terdapat 18.980 agen Perlinsos yang tersebar di seluruh Bali. Agen tersebut berasal dari berbagai lapisan, termasuk Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga perangkat di tingkat kelurahan.
“Bali sudah 652.000, di Bali itu ada 18.980 orang yang bisa bantuin orang lain,” tambah Rahmat.
Program agen Perlinsos sendiri berada di bawah koordinasi langsung Kementerian Sosial RI. Agen adalah perorangan yang bertugas membantu dan mendampingi masyarakat di sekitarnya dalam mengakses layanan perlindungan sosial. Selama ini peran tersebut dijalankan oleh pihak dinas sosial, pengurus RT/RW, pendamping sosial, perangkat desa, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat. Kini, masyarakat umum juga diberi kesempatan untuk mendaftar sebagai Kawan Perlinsos secara sukarela.
Peran Agen: Fasilitator, Bukan Penentu Kelayakan
Dalam menjalankan tugasnya, agen Perlinsos berkedudukan sebagai fasilitator pendampingan dan bukan penentu kelayakan seseorang sebagai penerima bansos. Berikut rincian tugas dan larangan bagi agen Perlinsos:
- Pendampingan Sukarela: Kegiatan bersifat sosial dan sukarela (non-profit), tanpa imbalan gaji, serta dilarang keras memungut biaya atau memanipulasi data pendaftar.
- Fasilitasi Pendaftaran dan Sanggah: Agen membantu masyarakat melakukan registrasi penerima bantuan, mengajukan sanggahan data, hingga mengecek status kelayakan warga melalui saluran resmi pemerintah daerah.
- Pelaporan Kendala Lapangan: Agen berperan aktif melaporkan berbagai kendala teknis maupun administratif yang ditemukan saat proses registrasi atau sanggah kepada tim pelaksana daerah maupun pusat aduan Kemensos.
Portal Perlinsos Pangkas Birokrasi, Cair Maksimal 6 Jam
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperluas jangkauan portal Perlinsos secara nasional untuk memotong birokrasi fisik dokumen bantuan sosial. Melalui digitalisasi ini, waktu penetapan bansos terpangkas dari berbulan-bulan menjadi maksimal 6 jam saja.
Rahmat menjelaskan portal Perlinsos yang sempat belum sempurna kini diperbaiki dan dikembangkan agar mudah diakses semua masyarakat Indonesia. “Sebelum kita tingkatkan kemarin, per hari itu sudah ada yang mendaftar 200 ribu lebih per hari. Total itu per sekarang sudah mencapai 6,6 juta KTP nasional dan menuju 48 juta di akhir tahun ini,” ujarnya.
Uji coba portal Perlinsos awalnya dilakukan di Banyuwangi, Jawa Timur. Perluasan lalu berlanjut ke 42 kabupaten/kota, termasuk di antaranya semua wilayah di Provinsi Bali yang dilakukan secara penuh. Proses verifikasi data juga disederhanakan agar masyarakat tidak perlu repot mengurus berbagai dokumen fisik yang rumit.
Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komdigi, Mira Tayyiba, menambahkan bahwa peningkatan pada portal sudah selesai dan dipastikan mampu mengantisipasi kemacetan akses ketika masyarakat mendaftar.
Padang Pariaman Perkuat Kapasitas Agen
Penguatan peran agen Perlinsos juga dilakukan di daerah lain. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, menggelar sosialisasi dan pembinaan teknis agen Perlinsos Digital guna meningkatkan pelayanan perlindungan sosial sekaligus memastikan data penerima bansos tepat sasaran.
“Digitalisasi bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi merupakan upaya untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih mudah, lebih transparan, lebih akurat, dan semakin dekat dengan masyarakat,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda I) Padang Pariaman, Rudi Rahmat.
Ia mengingatkan agar penerapan layanan digital tetap memperhatikan kondisi masyarakat yang belum memiliki kemampuan maupun akses digital yang sama. “Jangan sampai digitalisasi justru menciptakan jarak baru antara pemerintah dengan masyarakat. Sebaliknya, digitalisasi harus menjadi sarana untuk mempermudah masyarakat mendapatkan hak pelayanan sosialnya,” ujarnya.
Seluruh unsur terkait mulai dari perangkat daerah, camat, wali nagari, wali korong, pendamping hingga masyarakat diminta berkolaborasi mempercepat pendaftaran warga ke dalam sistem Perlinsos Digital. “Jangan karena kelalaian kita warga yang telah menerima bantuan sosial akan terputus di tahun 2027. Kita hanya punya waktu efektif dua bulan, yaitu November dan Desember,” tegas Rudi.
Data Capaian Pendataan Perlinsos
| Wilayah | Jumlah Pendaftar | Keterangan |
|---|---|---|
| Nasional | 6,6 juta KTP | Menuju target 48 juta KTP akhir tahun |
| Bali | 652.000 KK | Setara 50 persen populasi |
| Agen Perlinsos Bali | 18.980 orang | Babinsa, Bhabinkamtibmas, perangkat kelurahan |
Dengan semakin masifnya pendaftaran melalui portal Perlinsos, pemerintah berharap penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lebih transparan dan tepat sasaran. Keberadaan agen Perlinsos di tengah masyarakat menjadi jembatan penting bagi warga yang membutuhkan pendampingan, terutama mereka yang belum terbiasa mengakses layanan digital. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan agen lapangan menjadi kunci utama dalam menyukseskan transformasi digital perlindungan sosial di Indonesia.
Sumber Berita: detikBali, ANTARA, Tirto.id, Disdukcapil
Penulis: Muhammad Nur
Editor: Rizky Zulianda
Menyampaikan apa yang harus disampaikan
