Gayatri Putri News – 03 Oktober 2026 | Presiden RI Prabowo Subianto kembali mengejutkan publik dengan melakukan perombakan besar-besaran dalam Kabinet Merah Putih. Pada Kamis, 1 Oktober 2026, sebanyak 18 pejabat dilantik di Istana Negara, Jakarta Pusat, mulai dari menteri koordinator, menteri, wakil menteri, kepala lembaga, hingga Kapolri dan Wakapolri. Langkah ini menjadi reshuffle kabinet ketujuh sejak Prabowo menjabat pada Oktober 2024, sebuah rekor yang langsung menuai beragam reaksi dari partai politik dan pengamat.
Salah satu momen paling mencuri perhatian adalah pelantikan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Posisi strategis ini menegaskan arah kebijakan pemerintah yang semakin fokus pada hilirisasi dan transisi energi di sisa masa jabatan.
Gerindra Bantah Ada Agenda Politik
Juru Bicara Partai Gerindra, Astrio Feligent, dengan tegas membantah bahwa reshuffle kabinet kali ini mengandung agenda politik tersembunyi. Dalam program Kontroversi yang tayang di Metro TV, ia menilai spekulasi tersebut tidak berdasar dan menegaskan bahwa partainya hanya fokus menyukseskan seluruh agenda Presiden agar berdampak langsung bagi masyarakat.
“Fokus kami, kami tidak memiliki agenda politik. Kami hanya berfokus pada program-program kerja nyata supaya nanti masyarakat merasakan dampaknya,” ujar Astrio. Ia juga menyebut kader Gerindra sebagai garda terdepan dalam memberikan kritik konstruktif kepada pemerintah, meski tetap berada di dalam barisan pendukung Presiden.
Pengamat Duga Tanda Konstelasi Politik Baru
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, melihat adanya tanda-tanda konstelasi politik baru di balik reshuffle kabinet ini. Menurutnya, selama ini ada kesan Presiden sungkan mengganti orang-orang yang identik dengan rezim sebelumnya. Namun dalam perombakan kali ini, kesan tersebut justru tidak terlihat.
“Per hari ini kita bisa saksikan orang-orang yang mungkin selama ini dianggap tidak tersentuh, tidak bisa di-reshuffle, tidak bisa diganti, secara eksklusif bisa diganti,” jelas Adi. Ia menilai perombakan ini bisa menjadi penanda bahwa Prabowo mulai membangun peta kekuatan politiknya sendiri, lepas dari bayang-bayang pemerintahan sebelumnya.
PDIP Soroti Frekuensi Reshuffle yang Terlalu Sering
Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menyoroti frekuensi reshuffle kabinet Prabowo yang sudah mencapai tujuh kali. Menurutnya, setiap pergantian pejabat membutuhkan waktu untuk adaptasi, re-orientasi, rekonsolidasi, serta perubahan kultur dan gaya kepemimpinan di institusi tersebut.
“Masalahnya adalah ketika terlalu sering dilakukan pergantian maka akan semakin sempit waktu yang tersedia bagi pemerintah dalam mencapai dan atau menuntaskan kerja-kerja dan tujuan yang ingin dicapai,” kata Deddy, Jumat (2/10/2026). Ia menilai pada akhirnya yang dirugikan adalah Presiden sendiri sebagai pemegang mandat dan publik sebagai subjek kebijakan.
Deddy juga menyentil menteri atau kepala lembaga yang ditengarai berada dalam pusaran kasus hukum, tetapi tidak tersentuh reshuffle. Menurutnya, evaluasi kinerja Kabinet Merah Putih seharusnya turut menjawab pertanyaan publik terhadap pejabat yang bermasalah secara hukum.
Deretan Reshuffle Kabinet Prabowo 2025-2026
Perombakan kabinet Prabowo telah berlangsung sejak awal pemerintahannya. Berikut deretan reshuffle yang tercatat hingga Oktober 2026:
- 19 Februari 2025: Prabowo mengganti Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Satryo Brodjonegoro dengan Brian Yuliarto.
- 8 September 2025: Perombakan kabinet dengan masuknya nama Sri Mulyani hingga Budi Arie Setiadi dalam daftar pergantian.
- 1 Oktober 2026: Reshuffle ketujuh dengan pelantikan 18 pejabat, termasuk Menko Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri ESDM, Kapolri, dan Wakapolri.
Frekuensi pergantian pejabat yang tinggi ini menunjukkan dinamika politik yang cukup intens di dalam pemerintahan Prabowo. Di satu sisi, Presiden memiliki hak prerogatif untuk menyusun kabinet sesuai kebutuhan. Di sisi lain, stabilitas dan kesinambungan program menjadi taruhan ketika rotasi terjadi terlalu sering.
Yang menarik, reshuffle kali ini tidak hanya menyasar posisi menteri, tetapi juga menyentuh institusi kepolisian. Pelantikan Kapolri dan Wakapolri dalam satu momentum menunjukkan bahwa perombakan ini bersifat menyeluruh, menyentuh berbagai lini kekuasaan.
Publik kini menantikan apakah 18 pejabat baru yang dilantik mampu membawa perubahan nyata, atau justru memperpanjang masa adaptasi yang berdampak pada lambatnya realisasi program. Sementara itu, partai politik dan pengamat akan terus mencermati apakah reshuffle ini benar-benar bebas agenda politik atau justru menjadi penanda dimulainya babak baru konstelasi politik nasional menjelang tahun-tahun krusial pemerintahan Prabowo.
Dengan waktu yang semakin sempit dan target pembangunan yang menuntut eksekusi cepat, kabinet Prabowo dituntut untuk segera solid dan fokus bekerja, bukan terjebak dalam manuver politik jangka pendek. Publik berhak mendapatkan hasil nyata dari setiap pergantian yang dilakukan, bukan sekadar rotasi jabatan tanpa arah yang jelas.
Menyampaikan apa yang harus disampaikan
