Gayatri Putri News – 01 Oktober 2026 | Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan meminta program Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel pada tahun anggaran 2027 lebih banyak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama listrik dan air. Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja pembahasan program dan kegiatan Dinas ESDM Kalsel di tahun anggaran 2027 pada Kamis (1/10/2026) di Banjarmasin.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, menekankan agar usulan dewan, termasuk bantuan yang berorientasi langsung kepada masyarakat, menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan anggaran. Menurutnya, kebutuhan dasar seperti listrik dan air harus diprioritaskan sebelum program lainnya.
“Yang lebih utama itu masyarakat dasar, listrik, air. Itu pasti menyentuh kebutuhan masyarakat dasar. Kita lebih mengutamakan itu baru yang lainnya menyusul,” kata Mustaqimah.
Salah satu program yang disorot adalah Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Mustaqimah meminta setiap usulan yang telah direalisasikan, termasuk BPBL, terus diperbarui progresnya kepada dewan. Politisi Nasdem itu menekankan pentingnya pembaruan data dan progres realisasi agar pelaksanaan program dapat dipantau bersama dan usulan berikutnya lebih tepat sasaran.
Dari hasil rapat kerja tersebut, pembahasan akan dilanjutkan bersama Badan Anggaran terkait kemungkinan penyesuaian alokasi sejumlah program. Anggaran dari kegiatan yang dinilai dapat dikurangi dapat dipertimbangkan untuk dialihkan ke program yang lebih dibutuhkan masyarakat, termasuk penambahan sambungan listrik bagi warga yang belum memiliki kWh meter sendiri.
Mustaqimah menjelaskan, kepemilikan kWh meter secara mandiri tidak hanya berkaitan dengan efisiensi biaya, tetapi juga keamanan. Sambungan listrik yang masih mengait dengan sambungan lain dinilai berpotensi membuat biaya penggunaan membengkak dan menimbulkan risiko keamanan, termasuk ketika terjadi gangguan atau kebakaran.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas ESDM Kalsel, H Endarto, menjelaskan sistem bantuan pasang baru listrik disalurkan berdasarkan data penerima yang jelas.
“Setiap BPBL by name, by address, by proposal,” ujarnya.
Ia menegaskan Dinas ESDM Kalimantan Selatan akan terus berupaya mengakomodir harapan Komisi III DPRD Kalimantan Selatan terkait program-program pro rakyat.
Menyampaikan apa yang harus disampaikan
