Komisi IV DPRD Kalsel Dorong Pelayanan Kesehatan Prima dan Tanggap Bencana

Avatar Rizky

by

Published

Last update

2 menit

Read Time

Komisi IV DPRD Kalsel Dorong Pelayanan Kesehatan Prima dan Tanggap Bencana

Foto: Istimewa

Gayatri Putri News – 08 Oktober 2026 | Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya mendorong hadirnya pelayanan kesehatan prima dan tanggap bencana bagi masyarakat Banua. Dorongan tersebut disampaikan komisi yang membidangi kesehatan ini dalam rapat kerja bersama Dinas Kesehatan Kalsel beserta lima Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang turut dihadiri BPKAD Kalsel untuk memastikan kesiapan alokasi anggaran sektor kesehatan daerah.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha, mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran yang berdampak pada program-program vital harus dievaluasi kembali. Pihaknya berupaya memaksimalkan prioritas penganggaran berdasarkan tingkat kelayakan dan kebutuhan dasar masyarakat di lapangan.

“Dari penyampaian Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan, ternyata masih banyak pengurangan anggaran pada lima Unit Pelaksana Teknis,” ungkap Jihan, Selasa (6/10/2026).

Politisi Gerindra ini menegaskan pengurangan anggaran tersebut terutama berdampak pada program SPMP Provinsi, khususnya untuk penanganan KLB (Kejadian Luar Biasa) dan bencana.

Jihan melanjutkan, Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan juga menanggapi kondisi darurat yang kerap melanda daerah, sehingga menyarankan agar alokasi dana penanganan kondisi darurat kesehatan segera dipenuhi secara optimal.

“Penyesuaian anggaran sangat mendesak agar respons medis di lapangan tidak terhambat saat krisis terjadi,” sentilnya.

Hal ini terus didorong agar anggarannya dapat dipenuhi, terlebih saat ini daerah sedang menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Kami juga mendorong kesiapan alokasi anggaran tahun 2027 agar perencanaan kesehatan daerah jauh lebih matang,” tegasnya.

Ditambahkannya, sektor kesehatan merupakan hak mendasar warga yang tidak boleh terabaikan meski sedang ada penyesuaian anggaran daerah.

“Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan akan terus mengawal proses pembahasan anggaran bersama BPKAD agar alokasi untuk UPT Dinas Kesehatan dan program tanggap krisis dapat kembali ditingkatkan,” tutupnya.

Adapun sejumlah poin penting yang menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kalsel dalam rapat tersebut antara lain:

  • Evaluasi kembali efisiensi anggaran yang berdampak pada program vital kesehatan.
  • Pengurangan anggaran pada lima UPT Dinas Kesehatan Kalsel.
  • Dampak pengurangan pada program SPMP Provinsi untuk penanganan KLB dan bencana.
  • Dorongan pemenuhan alokasi dana penanganan kondisi darurat kesehatan.
  • Kesiapan alokasi anggaran tahun 2027 untuk perencanaan kesehatan yang lebih matang.