Gayatri Putri News – 09 Oktober 2026 | Jakarta – Peta politik nasional kembali menghangat seiring sejumlah pernyataan dan peristiwa penting yang menyangkut kursi kepresidenan dan wakil presiden Republik Indonesia. Mulai dari sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menyebut pemilu masih jauh, keputusan mengejutkan seorang wakil presiden pada era Orde Baru, hingga dinamika di kancah internasional yang turut menyeret nama seorang presiden.
Jokowi: Pemilu Masih Jauh
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali menanggapi wacana mengenai pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang didorong untuk kembali maju pada dua periode. Menurut Jokowi, pembicaraan soal pemilu masih terlalu dini untuk dibahas secara serius saat ini.
“Pemilu masih jauh,” ujar Jokowi kepada awak media. Ia menegaskan bahwa seluruh pihak sebaiknya fokus bekerja terlebih dahulu, baik itu bekerja di ranah politik maupun di pemerintahan, demi kepentingan rakyat.
“Masih jauh 2029, semuanya kerja dulu, entah kerja politik, entah kerja di pemerintahan, kerja untuk rakyatlah semuanya,” tambahnya.
Pernyataan tersebut menarik untuk dicermati karena berbeda dengan sikapnya pada September 2025. Kala itu, Jokowi secara terbuka mengaku memerintahkan relawan Bara JP untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran dua periode. Ia bahkan menegaskan bahwa arahan tersebut sudah disampaikan sejak awal kepada seluruh relawan.
Ketika didesak mengenai apakah Prabowo-Gibran akan kembali maju pada Pilpres 2029, Jokowi enggan menjawab lugas. Ia hanya menyebut bahwa hal itu ia sampaikan kepada para relawan yang bertanya.
Jejak Sejarah: Wapres yang Menolak Dicalonkan Kembali
Dinamika kursi wakil presiden ternyata bukan hal baru dalam sejarah Indonesia. Pada menjelang Pemilu 1978, Wakil Presiden RI Sultan Hamengkubuwono IX mengambil keputusan mengejutkan dengan menolak dicalonkan kembali untuk periode 1978-1983.
Padahal, saat itu Sultan merupakan calon tunggal terkuat untuk kembali mendampingi Presiden Soeharto. Alasan penolakannya bukan karena konflik politik, melainkan keinginan untuk hidup lebih bebas dan tidak terikat dengan ritme kehidupan sebagai pejabat tinggi negara.
Dalam autobiografinya, Soeharto mengisahkan sempat menanyakan apakah penolakan tersebut disebabkan oleh persoalan atau pertentangan di antara keduanya. Sultan menjawab singkat, “Tidak.” Menurut penilaian Sultan, dirinya lebih baik berada di luar lembaga tinggi negara agar dapat turut mempersatukan bangsa dengan lebih fleksibel.
Dalam memoar Sang Demokrat Hamengku Buwono IX, Sultan disebut tidak senang dengan protokol istana. Ia menilai keinginannya hanya dapat dilaksanakan jika melepaskan diri dari hambatan resmi yang melekat pada kedudukan Wakil Presiden.
Menteri Luar Negeri sekaligus sahabat dekat Sultan, Adam Malik, berulang kali membujuknya agar tetap bersedia menjadi calon wakil presiden. Namun upaya itu gagal. Adam Malik menyebut Sultan berpegang pada prinsip Sabda Pandita Ratu, sekali diikrarkan tidak akan dicabut lagi.
Selama menjabat periode 1973-1978, Sultan dianggap berhasil membantu memulihkan dan menstabilkan kepercayaan dari dalam maupun luar negeri terhadap pemerintahan Soeharto. Sebelum menjadi wakil presiden, pria bernama asli Dorojatun itu dipercaya sebagai Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri pertama pada era Orde Baru.
Dari Ajudan Presiden ke Kursi Wapres
Sejarah juga mencatat bagaimana seorang mantan ajudan presiden akhirnya dipercaya menduduki kursi Wakil Presiden RI. Sosok tersebut adalah Try Sutrisno, perwira militer yang memulai karier dari lapangan sebelum menanjak ke jajaran elite militer.
Try mengawali karier militernya pada 1960 di kesatuan Zeni. Ia bertugas di Palembang, Jakarta, Bandung, hingga sejumlah kota di Jawa Timur. Titik balik kariernya terjadi pada 1974 ketika ia ditugaskan menjadi ajudan Presiden Soeharto.
Dalam autobiografi Soeharto berjudul Pak Harto: The Untold Stories, Try mengaku tidak menyangka akan menjadi ajudan presiden karena sudah lama berkarier sebagai perwira lapangan. Namun penugasan itu justru membuka jalan kariernya.
- Kepala Staf Kodam Udayana
- Panglima Kodam Sriwijaya pada 1979
- Panglima Kodam Jakarta Raya pada 1982
- Wakil Kepala Staf Angkatan Darat
- Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD)
- Panglima ABRI pada 1988
Pengamat politik Salim Said menilai pengangkatan Try sebagai orang nomor satu di Angkatan Darat menunjukkan kepercayaan besar Soeharto, meski latar belakang militernya berasal dari korps Zeni. Namun jabatan KSAD bukanlah puncak karier Try. Ketika menduduki posisi Panglima ABRI, muncul desas-desus bahwa ia akan menjadi Wakil Presiden. Kabar itu tidak menjadi kenyataan pada tahun tersebut karena Soeharto justru memilih Sudharmono sebagai Wakil Presiden.
Presiden dan Sepak Bola: Ancaman Sanksi FIFA
Di kancah internasional, nama seorang presiden juga menjadi sorotan. Burkina Faso terancam sanksi FIFA setelah Presiden Ibrahim Traore mengancam mengambil alih kendali federasi sepak bola nasional. Ultimatum itu menyusul kekalahan telak 7-0 dari Argentina dalam laga persahabatan di Buenos Aires.
Kekalahan tersebut menelanjangi kekacauan logistik parah yang dialami delegasi tim nasional Burkina Faso. Masalah visa transit dan rute penerbangan berliku memaksa skuad menempuh perjalanan berhari-hari dan tiba hanya beberapa jam sebelum kick-off tanpa beberapa pemain reguler yang berkarier di luar negeri.
Sorotan tajam mengarah kepada kepemimpinan Kolonel-Major Oumarou Sawadogo di federasi yang dinilai gagal mengelola kebutuhan dasar skuad. Presiden transisi Kapten Traore menegaskan perlunya tindakan tegas dari negara.
“Memang benar sepakbola kami sedang sakit, dan kami akan menemukan obatnya. Untuk kembali berinvestasi, kami harus menyembuhkan penyakitnya. Saya yakin kami harus mengambil keputusan-keputusan besar pekan ini agar semuanya bisa bergerak maju,” ujarnya.
Ia bahkan memperingatkan secara langsung kepada pimpinan federasi bahwa pemerintah tidak punya pilihan selain turun tangan, terlepas dari risiko sanksi. Rencana pengambilalihan itu bertentangan langsung dengan Pasal 14 Statuta FIFA yang melarang campur tangan pihak ketiga. Jika pemerintah membubarkan komite eksekutif atau membentuk kepemimpinan paralel, penangguhan keanggotaan akan otomatis menyusul, seperti yang pernah terjadi pada Kenya dan Zimbabwe.
Sanksi semacam itu akan membuat tim nasional tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia dan Piala Afrika, melarang klub domestik tampil di turnamen CAF, serta menghentikan aliran pendanaan FIFA Forward.
Refleksi atas Dinamika Kepemimpinan
Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa kursi presiden dan wakil presiden selalu menjadi pusat perhatian, baik di dalam negeri maupun di panggung global. Dari penolakan Sultan Hamengkubuwono IX yang lebih memilih kebebasan, karier Try Sutrisno yang menanjak dari ajudan hingga Panglima ABRI, hingga sinyal politik Jokowi menjelang 2029, semuanya menggambarkan betapa dinamisnya lanskap kepemimpinan Indonesia.
Di sisi lain, kasus Burkina Faso menjadi pengingat bahwa jabatan presiden kerap membawa konsekuensi luas, termasuk dalam urusan sepak bola yang seharusnya independen. Publik tentu menantikan bagaimana arah politik nasional ke depan, terutama menjelang Pemilu 2029 yang masih menyisakan banyak tanda tanya.
Sumber Berita: CNBC Indonesia, detikJateng, GOAL.com
Penulis: Muhammad Nur
Editor: Rizky Zulianda
Menyampaikan apa yang harus disampaikan
