Gayatri Putri News – 07 Oktober 2026 | Banjarmasin — Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan keluhan terkait minimnya alokasi dana pada tahun anggaran 2027. Menanggapi hal tersebut, Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama sejumlah SKPD untuk melakukan sinkronisasi program kerja tahun 2027, Senin (5/10/2026).
Rapat kerja ini bertujuan menyelaraskan program kerja tahun 2027 dengan kecukupan anggaran dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, usai memimpin rapat kerja mengakui bahwa banyak SKPD mengeluhkan minimnya alokasi dana sehingga menjadi kendala untuk menunjang sejumlah program kerja yang telah mereka susun.
Menyikapi banyaknya keluhan itu, komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan ini bersama Bapenda Kalsel dan Bappeda Kalsel telah memusyawarahkannya agar belanja yang ada bisa bermanfaat untuk pembangunan dan kebaikan masyarakat.
“Tapi kita yakin pemerintah pusat dapat berwelasasih melihat daerah Kalsel yang penghasil batubara ini. Saya ingin pemerintah juga membagi hasil berapapun jumlah yang dikalkulasi itu adalah haknya Kalsel,” ujar Yani Helmi.
Politisi Golkar yang akrab disapa Paman Yani ini menyebut, dana yang dikalkulasikan merupakan hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat kendati secara bertahap.
Yani Helmi juga menegaskan pihaknya berharap ada segera kucuran dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk optimalisasi pendanaan SKPD.
“Pemerintah Pusat kan ngutang sama Kalimantan Selatan, kan Transfer ke Daerah kita dipotong, jadi harapan kita kembalikan seperti biasanya,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kalsel Fatkhan, saat disinggung kabar TKD dari pusat akan mengucur dalam waktu dekat, menjelaskan bahwa seperti sudah diketahui saat akan menetapkan APBD 2026, TKD Kalsel sudah dipotong sebesar Rp2,179 triliun yang nantinya akan direalisasikan kembali secara bertahap dan itu komitmen Menteri Keuangan era Purbaya Yudi Sadewa.
“Namun demikian kita tunggu kebijakan Menteri Keuangan yang baru terkait hak-hak daerah, tapi sampai sekarang masih tertahan di pemerintah pusat. Mudah-mudahan ada secercah harapan, TKD kita yang tertahan bisa direalisasikan pada saat kita on progres APBD 2027, sehingga bisa mengakomodir program kegiatan yang sebelumnya tidak tercover melalui TKD pusat ke Kalsel,” terangnya.
Fatkhan menegaskan apakah pihaknya optimis TKD itu bisa mengucur ke daerah dalam waktu dekat, dengan diplomatis dikatakannya pihaknya menunggu turunnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait TKD.
“Kita tunggu Peraturan Menteri Keuangan, yang sampai saat ini belum turun, nanti kalau turun tentunya transparansi publik juga akan kita sampaikan terkait alokasi TKD yang sebenarnya Kalsel itu berapa, kita tunggu PMKnya,” jelas Fatkhan.
Rapat sinkronisasi ini menjadi momentum penting bagi pemprov dan DPRD untuk memastikan setiap program kerja SKPD pada 2027 dapat berjalan meski dengan keterbatasan alokasi dana. Harapan besar kini tertuju pada realisasi TKD dari pemerintah pusat agar pembangunan di Kalimantan Selatan tidak terhambat.
Sumber Berita: Barito Post (baritopost.co.id)
Penulis/Editor: Sophan Sopiandi
Menyampaikan apa yang harus disampaikan
