Gayatri Putri News – 01 Oktober 2026 | JAKARTA — Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 tidak akan mengalami pengurangan porsi maupun penurunan kualitas makanan, meski harga barang dan bahan pangan terus bergerak naik sejalan dengan asumsi inflasi yang ditetapkan sebesar 2,5 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.
Jaminan itu disampaikan Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, dalam media gathering Kementerian Keuangan terkait APBN 2027 di Jakarta. Menurutnya, ruang fiskal yang tersedia masih cukup untuk mengakomodasi dampak kenaikan harga sesuai asumsi pemerintah, sehingga tekanan harga tidak boleh dijadikan alasan menurunkan standar makanan bagi penerima manfaat.
“Kalau inflasinya masih 2,5 persen itu masih dalam APBN kita. Tidak akan mempengaruhi kualitas makanan dan kualitas MBG,” tegas Juda.
Pernyataan itu menjawab kekhawatiran bahwa kenaikan harga bahan pangan dapat mendorong penyelenggara program mengurangi komposisi atau mutu hidangan apabila anggaran yang tersedia tidak ikut menyesuaikan. Pemerintah menegaskan asumsi inflasi 2,5 persen yang disepakati bersama DPR masih berada dalam koridor yang dapat diantisipasi.
Alokasi Rp240,20 Triliun dan Target 72,46 Juta Penerima
Badan Gizi Nasional (BGN) memperoleh alokasi sekitar Rp240,20 triliun pada 2027, dengan sekitar Rp232,50 triliun diarahkan khusus untuk program MBG. Target penerima manfaat mencapai 72,46 juta orang, jumlah yang menuntut kesiapan rantai pasok, pengawasan keamanan pangan, dan penguatan kualitas layanan di lapangan.
BGN menyatakan penguatan kualitas layanan, keamanan pangan, pengawasan, serta rantai pasok menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan MBG 2027. Tantangan pemerintah bukan hanya menjaga jumlah penerima, tetapi juga memastikan standar makanan tetap terjaga ketika harga pangan berubah.
Inflasi September 2026 Sentuh 0,30 Persen
Gambaran tekanan harga terbaru datang dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pada September 2026, Indonesia mencatat inflasi bulanan sebesar 0,30 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi Agustus 2026 yang sebesar 0,21 persen. Indeks Harga Konsumen (IHK) naik dari 111,97 pada Agustus 2026 menjadi 112,31 pada September 2026.
Secara tahunan, inflasi September 2026 tercatat 3,28 persen, lebih tinggi dibandingkan September 2025 yang sebesar 2,65 persen. Adapun inflasi tahun kalender (year-to-date) mencapai 2,17 persen.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi bulanan dengan tingkat inflasi 0,88 persen dan andil 0,26 persen. Komoditas pangan mendominasi sumber kenaikan harga.
- Cabai rawit: andil inflasi 0,08 persen
- Cabai merah: andil inflasi 0,06 persen
- Daging ayam ras: andil inflasi 0,05 persen
- Beras: andil inflasi 0,03 persen
- Telur ayam ras: andil inflasi 0,02 persen
- Ikan segar dan kangkung: masing-masing 0,01 persen
Berdasarkan komponen, komponen bergejolak (volatile food) mengalami inflasi 1,46 persen dengan andil 0,24 persen, menjadi pendorong terbesar inflasi umum. Komponen inti mencatat inflasi 0,10 persen dengan andil 0,06 persen, terutama didorong biaya kuliah akademi atau perguruan tinggi, kenaikan harga emas perhiasan, minyak goreng, nasi dengan lauk, telepon seluler, laptop, serta pelumas mesin. Sementara komponen harga yang diatur pemerintah mengalami inflasi mendekati nol, dengan bensin sebagai pendorong dan tarif angkutan udara menyumbang deflasi.
Sebaran Wilayah dan Tekanan Tahunan
Dari 38 provinsi, sebanyak 36 provinsi mengalami inflasi bulanan dan dua provinsi mengalami deflasi. Sulawesi Utara mencatat inflasi bulanan tertinggi sebesar 3,53 persen serta inflasi tahunan tertinggi 7,59 persen, sedangkan Nusa Tenggara Timur mencatat deflasi bulanan 0,35 persen. Secara tahunan, seluruh provinsi mengalami inflasi.
Pendorong utama inflasi tahunan masih kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 1,28 persen, disusul kelompok transportasi 0,58 persen dan kelompok perawatan pribadi serta jasa lainnya 0,53 persen. Komponen inti menjadi penyumbang terbesar inflasi tahunan dengan andil 1,82 persen, diikuti komponen bergejolak 0,83 persen dan komponen harga diatur pemerintah 0,63 persen.
Menjaga Gizi di Tengah Tekanan Harga
Dinamika harga pangan yang tercermin dalam inflasi September 2026 menjadi ujian nyata bagi kesiapan anggaran MBG 2027. Kenaikan harga cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, beras, dan telur merupakan bahan yang lekat dengan menu harian program tersebut. Namun pemerintah menegaskan ruang APBN dengan asumsi inflasi 2,5 persen masih dinilai mampu menjaga kualitas program.
Dengan alokasi besar dan target penerima yang luas, koordinasi antara Kementerian Keuangan, BGN, serta pemasok bahan pangan menjadi kunci. Pemerintah berkomitmen menjaga jumlah penerima sekaligus standar gizi, keamanan pangan, dan kesinambungan rantai pasok agar manfaat program tetap dirasakan secara merata.
Secara keseluruhan, inflasi 2,5 persen yang diasumsikan dalam APBN 2027 dinilai masih terkendali dan tidak menjadi alasan untuk mengurangi porsi maupun kualitas MBG. Tantangan sesungguhnya terletak pada disiplin pelaksanaan, pengawasan mutu, dan kemampuan menjaga stabilitas harga pangan agar program strategis ini tetap berjalan sesuai target tanpa mengorbankan gizi generasi penerus.
Sumber Berita: Warta Ekonomi, IDN Times, Suara.com, Fortune Indonesia, dan Metro TV.
Penulis: Redaksi Ekonomi | Editor: Redaksi Ekonomi
Menyampaikan apa yang harus disampaikan
