Gayatri Putri News – 21 September 2026 | Transformasi digital aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia terus bergulir dengan cepat. Dari ujung timur Papua hingga kota Banjarbaru di Kalimantan Selatan, sejumlah pemerintah daerah bergerak mempercepat digitalisasi tata kelola kepegawaian, mulai dari pemetaan talenta, penyaluran gaji, hingga integrasi data kependudukan. Langkah ini menjadi penanda bahwa ASN digital bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak di era layanan publik berbasis teknologi.
BKN Dorong Profiling Talenta ASN di Papua
Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendesak Pemerintah Provinsi Papua mempercepat implementasi manajemen talenta ASN. Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura, Nur Hasan, mengungkapkan bahwa tahap awal penerapan sistem ini adalah profiling, yakni pemetaan potensi, kompetensi, dan karakteristik ASN secara digital dan objektif.
“Percepatan ini tentu diawali dengan pelaksanaan profiling atau pemetaan terhadap potensi, kompetensi dan kualifikasi ASN di Provinsi Papua,” kata Nur Hasan usai bersilaturahmi dengan Gubernur Papua Matius D. Fakhiri di Gedung Negara Dok V Jayapura.
Menurutnya, manajemen talenta merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dalam waktu dekat, Pemprov Papua diharapkan menyampaikan nama-nama ASN yang akan mengikuti proses profiling. Sejumlah persiapan pun perlu dilakukan, terutama pembenahan data kepegawaian.
- Pembenahan data seluruh ASN agar akurat dan mutakhir.
- Memastikan seluruh ASN telah menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- Kewajiban pejabat penilai melakukan penilaian kinerja melalui aplikasi e-Kinerja.
- Analisis kebutuhan pegawai pasca pemekaran daerah otonomi baru (DOB) untuk mengetahui jumlah ASN ideal.
TPP Elektronik dan Kedisiplinan ASN Papua
Sejalan dengan itu, Pemprov Papua menerapkan sistem Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis elektronik melalui Peraturan Gubernur Papua Nomor 50 Tahun 2026. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Christian Sohilait, menilai kebijakan ini mendorong peningkatan disiplin, profesionalisme, dan kinerja aparatur.
“Kesejahteraan ini harus berjalan seiring dengan komitmen kita dalam membangun aparatur yang disiplin, profesional dan berkinerja tinggi,” ujarnya saat sosialisasi di Kota Jayapura.
Dengan sistem elektronik tersebut, pemberian TPP menjadi lebih terukur karena mempertimbangkan tiga aspek utama: tanggung jawab, kedisiplinan, dan hasil kerja nyata ASN. Penerapan presensi elektronik pun disebut bukan sekadar mekanisme administrasi, melainkan bagian dari transformasi digital untuk mendorong integritas dan efisiensi kerja.
Integrasi Data Kependudukan di Mimika
Di Kabupaten Mimika, penguatan data ASN dilakukan melalui integrasi dan pemadanan data kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Mimika menandatangani perjanjian kerja sama dengan BKPSDA, BPKAD, dan Disperindag untuk mewujudkan visi Mimika Satu Data.
Kepala Disdukcapil Mimika, Slamet Sutejo, menyebut kolaborasi lintas OPD ini merupakan tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait ketidaksesuaian data pegawai.
“Sering kali ditemukan kasus pegawai yang telah meninggal dunia namun gajinya masih terbayarkan, atau ada NIP tetapi datanya tidak sinkron dengan NIK,” kata Slamet.
Dengan sistem terintegrasi, laporan pegawai meninggal dapat langsung diverifikasi, akta kematian diterbitkan, dan data gaji diperbarui. Langkah ini juga mendorong ASN mencatatkan perkawinan secara sah agar tunjangan keluarga dan jatah beras yang dijamin negara tidak hilang.
Payroll ASN Daerah dan Pelatihan Digital di Banjarbaru
Isu lain yang menyita perhatian adalah rencana pengalihan pembayaran gaji ASN daerah dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank-bank anggota Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Kebijakan payroll ini menuai beragam reaksi karena menyentuh tata kelola keuangan daerah yang selama ini berbasis APBD dan Kas Daerah.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Banjarbaru menyiapkan pelatihan kemampuan digital bagi pelaku UMKM dan ASN bersama Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (BLSDM Komdigi) Banjarmasin. Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM seiring layanan pemerintahan yang semakin memanfaatkan teknologi.
“Program-program yang ditawarkan untuk Pemerintah Kota Banjarbaru bisa kita tindak lanjuti untuk memberikan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” katanya.
Menuju Birokrasi yang Adaptif
Deretan langkah tersebut menunjukkan bahwa ASN digital bukan sekadar jargon. Profiling talenta, TPP elektronik, integrasi data kependudukan, hingga pelatihan literasi digital menjadi satu ekosistem yang saling menopang. Tantangannya tetap ada, terutama kesiapan data, kapasitas SDM, dan koordinasi lintas lembaga.
Jika dijalankan konsisten, transformasi ini berpotensi melahirkan birokrasi yang lebih transparan, objektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah pun dituntut terus berbenah agar setiap kebijakan digital benar-benar berdampak pada pelayanan publik, bukan sekadar berhenti di atas kertas.
Menyampaikan apa yang harus disampaikan
