Kontroversi Konser Andrea Bocelli di Indonesia: Antara Kekuatan Musik Menyatukan dan Desakan MUI untuk Membatalkan

Avatar Rizky

by

Published

Last update

4 menit

Read Time

Kontroversi Konser Andrea Bocelli di Indonesia: Antara Kekuatan Musik Menyatukan dan Desakan MUI untuk Membatalkan

Foto: Istimewa

Gayatri Putri News – 12 Oktober 2026 | JAKARTA — Rencana kedatangan maestro tenor dunia Andrea Bocelli ke Indonesia memicu polemik tajam di tengah dinamika geopolitik global. Di satu sisi, kehadiran penyanyi asal Italia itu dinilai merefleksikan peran musik sebagai bahasa universal yang mampu menyatukan manusia lintas bangsa dan budaya. Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bergerak cepat mendesak pemerintah membatalkan seluruh rangkaian konsernya karena menyoroti rekam jejak sang tenor yang diduga memiliki keterkaitan dengan Israel.

Musik sebagai Jembatan Peradaban

Mantan Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Hery Haryanto Azumi, menilai kedatangan Andrea Bocelli bukan sekadar peristiwa hiburan. Menurutnya, momentum tersebut mengingatkan kembali pada kekuatan musik yang mampu menembus sekat bahasa, keyakinan, dan pengalaman hidup yang berbeda.

Melalui inisiatif QUTB GLOBAL, sebuah wadah dialog lintas peradaban dan budaya, Hery menegaskan bahwa musik dapat menjadi ruang perjumpaan di tengah dunia yang diwarnai konflik dan ketegangan geopolitik. “Musik menjadi jembatan, kebudayaan menjadi ruang perjumpaan, dan kemanusiaan menjadi tujuan bersama,” ujarnya.

Dalam pandangan ini, sebuah pertunjukan musik memungkinkan orang-orang dengan latar belakang berbeda merasakan keindahan yang sama. Pertunjukan seni semacam itu diharapkan dapat menumbuhkan empati global serta memperkuat penghargaan masyarakat terhadap keragaman, meskipun dunia tengah dilanda berbagai ketegangan politik.

MUI Desak Pemerintah Bersikap Tegas

Namun, harapan akan pesan perdamaian itu berhadapan dengan sikap tegas Majelis Ulama Indonesia. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Profesor Sudarnoto Abdul Hakim, meminta pemerintah membatalkan rencana konser Andrea Bocelli yang dijadwalkan berlangsung di Kawasan Candi Borobudur pada 31 Oktober 2026 dan di Jakarta pada 3 November 2026.

Desakan ini muncul setelah pemerintah sebelumnya membatalkan rencana konser musisi asal Amerika Serikat, Israel Houghton, bersama grup musik Israel & New Breed di Indonesia. Bagi MUI, sikap pemerintah harus konsisten terhadap segala bentuk kegiatan yang melibatkan figur yang dinilai mendukung Zionisme.

  • Bocelli disebut pernah terlibat dalam penggalangan dana untuk pasukan militer Israel (IDF) di Los Angeles pada 2010.
  • Bocelli tercatat pernah menggelar konser di Tel Aviv pada 2022.
  • MUI menilai dukungan terhadap pihak yang dianggap terlibat dalam kekerasan di Gaza tidak dapat ditoleransi.

“Kali ini kembali saya ingin menegaskan bahwa rencana konser Andrea Bocelli harus dibatalkan demi menjaga prinsip keberpihakan kita pada kemanusiaan,” tegas Sudarnoto, dikutip dari MUI Digital.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengutamakan keuntungan ekonomi dengan mengesampingkan persoalan kemanusiaan dan sikap Indonesia terhadap Palestina. “Jangan berikan panggung kepada siapa pun yang ikut mendanai pembunuh warga Gaza dan Palestina,” katanya.

Fatwa dan Konsistensi Kebijakan

MUI turut menyoroti ketetapan fatwanya yang mengharamkan dukungan terhadap Israel maupun pihak-pihak yang mendukung penjajahan Israel atas Palestina. Sudarnoto meminta seluruh kementerian dan lembaga negara menyamakan sikap serta mempertimbangkan dampak sosial dari penyelenggaraan konser tersebut.

MUI juga menyayangkan dugaan dukungan dari kementerian terkait, termasuk Kementerian Pariwisata serta Kementerian Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif, terhadap rencana kedatangan penyanyi tersebut. Menurut MUI, persoalan ini bukan sekadar soal izin pertunjukan, melainkan menyangkut prinsip keberpihakan Indonesia pada kemanusiaan.

Sementara itu, penolakan terhadap konser Israel Houghton sebelumnya telah menjadi preseden. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menyatakan tidak akan memberikan izin pertunjukan dan visa jika pengajuan dinilai bertentangan dengan sikap politik luar negeri Indonesia.

Dua Narasi yang Berhadapan

Polemik ini memperlihatkan dua narasi besar yang saling berhadapan. Di satu sisi, musik dipandang sebagai medium netral yang mampu merangkul semua kalangan dan membangun dialog kemanusiaan lintas peradaban. Di sisi lain, panggung seorang musisi tidak pernah benar-benar lepas dari dimensi politik, keyakinan, dan rekam jejak yang melekat pada dirinya.

Bagi kelompok yang mendukung kedatangan Bocelli, konser ini dapat menjadi momentum diplomasi budaya yang memperkuat citra Indonesia sebagai negara terbuka. Namun bagi MUI dan sejumlah kalangan, konsistensi pembelaan terhadap Palestina harus menjadi pertimbangan utama, terutama ketika dunia internasional masih menyoroti situasi kemanusiaan di Gaza.

Hingga berita ini diturunkan, pemerintah belum mengambil keputusan final terkait nasib konser Andrea Bocelli. Publik menantikan sikap resmi yang diharapkan mampu menjawab dua kepentingan sekaligus: menjaga prinsip kemanusiaan dan tetap membuka ruang bagi pertukaran budaya yang konstruktif.

Terlepas dari keputusan yang akan diambil, polemik ini menegaskan bahwa seni dan politik kerap berjalan beriringan. Musik mungkin mampu menyatukan hati, tetapi kebijakan negara tetap dituntut untuk berpijak pada nilai dan prinsip yang diyakini. Apa pun hasilnya, kasus Bocelli akan menjadi catatan penting tentang bagaimana Indonesia menempatkan seni, kemanusiaan, dan politik luar negerinya dalam satu tarikan napas.

Sumber Berita: Suara.com, MUI Digital, AKURAT.CO, Satuju.com, Tagar.co

Penulis: Muhammad Nur
Editor: Rizky Zulianda