Prabowo Minta Progres 100 Kampung Nelayan di Hambalang

Avatar Rizky

by

Published

Last update

1 menit

Read Time

Prabowo Minta Progres 100 Kampung Nelayan di Hambalang

Foto: Istimewa

Gayatri Putri News – 10 Oktober 2026 | Presiden Prabowo Subianto meminta laporan terbaru mengenai pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf. Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/10/2026).

Pemerintah menargetkan 100 kampung nelayan siap beroperasi pada akhir 2026. Program ini diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di berbagai daerah.

Sekretariat Kabinet menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas perkembangan pembangunan kawasan nelayan yang tengah dipersiapkan pemerintah. Agenda utama pertemuan adalah pemantauan langsung terhadap progres pembangunan agar target operasional dapat tercapai sesuai jadwal.

Pertemuan itu turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria.

Dalam keterangan melalui media sosial, Sekretariat Kabinet menjelaskan agenda pemantauan pembangunan tersebut. Pemerintah berharap pembangunan kampung nelayan dapat berjalan tepat waktu dan memberikan dampak langsung bagi warga pesisir.

Target Operasional Akhir 2026

Pemerintah menetapkan tenggat akhir 2026 untuk memastikan 100 kampung nelayan beroperasi. Target ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi kawasan pesisir melalui penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas nelayan.

Beberapa poin yang menjadi perhatian dalam program ini meliputi:

  • Percepatan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan nelayan.
  • Penyiapan fasilitas pendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
  • Pemantauan berkala oleh kementerian dan lembaga terkait.
  • Koordinasi lintas sektor untuk memastikan target operasional tercapai.

Dengan pengawasan langsung dari Presiden, pemerintah menegaskan komitmennya agar pembangunan kampung nelayan tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga berfungsi optimal bagi masyarakat.