Gayatri Putri News – 07 Oktober 2026 | Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan keprihatinan mendalam atas banyaknya pemangkasan pagu anggaran tahun 2027 yang menyasar mitra kerjanya, terutama Dinas Perindustrian serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Keprihatinan tersebut mencuat dalam rapat pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 yang digelar di Banjarmasin, Selasa (6/10/2026) siang. Rapat yang turut dihadiri Bappeda Kalsel dan BPKAD Kalsel itu dipimpin Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi.
Dalam forum tersebut, sorotan tajam diarahkan pada pemangkasan pagu anggaran di lingkup Dinas Perindustrian Kalsel, termasuk salah satunya di Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Kayu dan Logam.
Anggaran Mitra Kerja Turun ‘Terjun Bebas’
Yani Helmi mengungkapkan rasa prihatin dan mirisnya melihat kondisi anggaran mitra kerja Komisi II DPRD Kalimantan Selatan yang mengalami penurunan drastis pada tahun anggaran 2027.
“Saya miris melihat dan mengetahui bahwa anggaran mitra kerja di Komisi II DPRD Kalimantan Selatan turunnya ‘terjun bebas’ bahasa kawan-kawan, sehingga imbasnya banyak program yang hari ini tidak akan terkerjakan,” ungkapnya.
Meski pemangkasan anggaran dinilai sangat dalam, ia tetap mengapresiasi komitmen satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mitra kerja Komisi II DPRD Kalsel yang tetap melaksanakan DPA yang ada. Namun, politisi Golkar itu secara tegas memberikan catatan khusus terkait nasib pengesahan anggaran jika alokasinya tidak berpihak pada kepentingan masyarakat di bawah.
“Kami di Komisi II DPRD Kalimantan Selatan dalam rapat ini belum bisa ‘ketok palu’ dengan kondisi anggaran seperti itu,” ujarnya.
Karena itu, ia mendesak pemerintah daerah agar nantinya, misalnya ada Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, instruksinya dibagi kepada poin-poin pekerjaan yang dianggap benar-benar diperlukan masyarakat.
“Jadi programnya itu kita minta yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat di bawah,” tukasnya.
Desakan Kajian Anggaran Lebih Cermat
Yani Helmi juga menegaskan desakannya kepada Bappeda Kalsel dan BPKAD Kalsel agar lebih jeli dan cermat dalam mengkaji alokasi anggaran. Menurutnya, pemangkasan anggaran tidak boleh menyasar program-program prioritas yang menyentuh langsung hajat hidup masyarakat.
Ia menilai program dengan nominal anggaran relatif kecil justru dapat berdampak besar pada hilirisasi produk dan penyerapan tenaga kerja, sehingga pemangkasan pada pos tersebut berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan daerah.
Ketimpangan Target Investasi dan Alokasi Anggaran
Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Firman Yusi, menyoroti ketimpangan antara minimnya alokasi anggaran dengan target ambisius pemerintah daerah, seperti target pertumbuhan ekonomi dan target investasi yang dibebankan kepada mitra kerja Komisi II DPRD Kalsel.
“Jadi bagaimana mungkin target itu bisa dicapai,” sentilnya.
Karena itu, politisi PKS ini meminta agar target-target tersebut turut dievaluasi. Ia juga menyayangkan dipangkasnya anggaran UPT Balai dan Pelatihan Kayu dan Logam, yang semestinya bisa masuk ke dalam alokasi pendidikan, justru mengalami pemangkasan anggaran yang dinilai tidak realistis di tengah beban sektor ekonomi yang besar.
Rapat pembahasan Rancangan APBD 2027 ini menjadi penanda bahwa sinkronisasi antara target pembangunan, kemampuan anggaran, dan kebutuhan masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah bersama DPRD Kalimantan Selatan.
Sumber Berita: Barito Post (baritopost.co.id)
Penulis/Editor: Sophan Sopiandi
Menyampaikan apa yang harus disampaikan
