Gayatri Putri News – 09 Oktober 2026 | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani, menyerukan pentingnya demokrasi yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mampu memberdayakan masyarakat dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Seruan tersebut disampaikan Puan dalam Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 yang berlangsung di Arusha International Conference Centre, Tanzania, pada Kamis, 8 Oktober 2026.
Dalam agenda general debate yang dihadiri para ketua parlemen negara anggota IPU, Puan menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang adil menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Menurutnya, pemerintahan yang efisien, transparan, dan efektif harus bermuara pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar capaian administratif semata.
Sidang Umum IPU ke-153 sendiri mengangkat tema besar mengenai peningkatan tata kelola yang baik dan pemberdayaan masyarakat melalui inklusivitas, kepercayaan, serta peluang bagi semua. Tema ini dinilai relevan dengan tantangan global yang semakin kompleks, terutama dalam memastikan pembangunan ekonomi tidak meninggalkan kelompok rentan.
Puan menjelaskan bahwa demokrasi ekonomi menjadi kunci untuk memastikan setiap warga negara memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, peluang usaha, dan layanan publik. Ia menyoroti bahwa ketimpangan yang dibiarkan akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, sehingga parlemen perlu mengambil peran aktif dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.
Dalam forum tersebut, Puan juga menekankan pentingnya kolaborasi antarparlemen untuk saling bertukar praktik terbaik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Menurutnya, parlemen memiliki mandat untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar setiap kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Beberapa poin utama yang disampaikan Puan dalam sidang tersebut antara lain:
- Demokrasi harus menjadi alat pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar rutinitas politik.
- Tata kelola pemerintahan yang adil wajib menghasilkan keadilan sosial dan kesejahteraan.
- Pemerintahan yang efisien, transparan, dan efektif harus berorientasi pada rakyat.
- Parlemen perlu memperkuat inklusivitas dan kepercayaan publik melalui kebijakan yang berpihak pada semua kelompok.
Partisipasi Indonesia dalam Sidang IPU ke-153 ini menunjukkan komitmen negara untuk terus mendorong demokrasi ekonomi di tingkat global. Puan berharap hasil dari forum tersebut dapat menjadi landasan bagi negara-negara anggota untuk memperkuat sistem pemerintahan yang lebih adil dan merata.
Dengan mengusung semangat inklusivitas dan kepercayaan, sidang IPU di Tanzania menjadi momentum penting bagi parlemen dunia untuk bersatu dalam menghadapi tantangan ketimpangan dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan bagi seluruh umat manusia.
Penulis: Redaksi Suara Landak
Editor: Redaksi Suara Landak
Menyampaikan apa yang harus disampaikan
