Gayatri Putri News – 13 Oktober 2026 | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap kronologi bentrokan yang terjadi antara petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama Satpol PP dengan sejumlah pekerja proyek di kawasan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis (8/10/2026). Insiden tersebut terjadi setelah operasi penertiban parkir liar di wilayah tersebut.
Pramono menjelaskan bahwa kericuhan bermula dari kegiatan penertiban kendaraan yang parkir sembarangan serta penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukan. Operasi dilakukan oleh tim gabungan di sekitar Jalan Hang Tuah Raya dan depan Kolam Renang Bulungan. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan aturan daerah agar fasilitas umum dan jalur lalu lintas dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Gubernur juga membantah narasi yang beredar luas di media sosial yang menyebutkan bahwa kericuhan dipicu oleh penertiban pedagang nasi di lokasi kejadian. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan meminta masyarakat untuk merujuk pada keterangan resmi dari pemerintah daerah.
Kronologi Kejadian
Berdasarkan penjelasan Pramono, rangkaian peristiwa berlangsung sebagai berikut:
- Tim gabungan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Satpol PP melaksanakan operasi penertiban parkir liar di kawasan Bulungan.
- Petugas menemukan sejumlah kendaraan yang diparkir sembarangan serta penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukan.
- Penertiban dilakukan di sekitar Jalan Hang Tuah Raya dan depan Kolam Renang Bulungan.
- Ketegangan muncul ketika sejumlah pekerja proyek di lokasi bersinggungan dengan petugas yang sedang menjalankan tugas.
- Bentrokan pun terjadi dan situasi sempat memanas sebelum akhirnya dapat dikendalikan.
Pramono menekankan bahwa operasi penertiban merupakan bagian dari komitmen pemerintah provinsi untuk menciptakan ketertiban umum, terutama di kawasan yang memiliki aktivitas tinggi seperti Kebayoran Baru. Ia juga mengimbau seluruh pihak untuk menempuh jalur dialog apabila terdapat keberatan terkait pelaksanaan penertiban.
Respons Pemerintah Daerah
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan mengevaluasi pelaksanaan operasi agar kejadian serupa tidak terulang. Evaluasi mencakup aspek koordinasi antarinstansi, metode penertiban, serta komunikasi dengan warga dan pelaku usaha di sekitar lokasi.
Selain itu, masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama yang beredar di media sosial. Pramono mengajak semua pihak untuk menjaga kondusivitas Kota Jakarta dan mendukung upaya penataan ruang publik yang tertib dan teratur.
Menyampaikan apa yang harus disampaikan
