Gayatri Putri News – 02 Oktober 2026 | Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan menyampaikan sorotan tajam terhadap kondisi tekanan fiskal serta penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2027. Pemerintah daerah diminta memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran tanpa mengorbankan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat.
Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-36 Masa Sidang Ke-III DPRD Balangan dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027. Rapat berlangsung pada Senin, 14 September 2026, dan dihadiri oleh pimpinan DPRD, jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Pemandangan umum gabungan fraksi dibacakan oleh Wahyudi Azhari di hadapan seluruh peserta rapat. Lima fraksi, yakni NasDem, Demokrasi Maju, PAN, PPP, dan Demokrasi Karya Sejahtera, pada prinsipnya menerima Raperda APBD 2027 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama pemerintah daerah. Namun, persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan penting terkait kondisi fiskal daerah dan arah belanja pada 2027.
Tekanan Fiskal dan Ketergantungan pada Sektor Tambang
Fraksi DPRD menilai ruang fiskal Balangan menghadapi tekanan yang cukup berat. Hal ini disebabkan oleh penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat serta proyeksi penurunan produksi dan penerimaan dari sektor pertambangan. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena struktur pendapatan daerah selama ini sangat bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) sektor tambang.
Fraksi NasDem dan PAN mendorong Pemerintah Kabupaten Balangan mulai memperkuat diversifikasi ekonomi. Langkah ini dinilai mendesak agar struktur pendapatan daerah tidak terlalu bergantung pada satu sektor saja. Diversifikasi diharapkan mampu menciptakan sumber pendapatan alternatif yang lebih stabil dan berkelanjutan.
Penurunan PAD dan Belanja Daerah
Sementara itu, Fraksi Demokrasi Maju dan PPP menyoroti penurunan PAD serta belanja daerah yang disebut mengalami penurunan hingga Rp618,07 miliar. Pemerintah Kabupaten Balangan didorong melakukan langkah strategis untuk meningkatkan PAD melalui berbagai upaya, antara lain:
- Intensifikasi pajak dan retribusi daerah
- Optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- Penguatan sektor ekonomi lain di luar pertambangan
DPRD juga memberikan perhatian khusus terhadap alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT). Fraksi PAN mencatat alokasi BTT meningkat dari Rp3,75 miliar menjadi Rp20 miliar. Kenaikan tersebut dinilai perlu diikuti dengan kejelasan mengenai skema, mekanisme penggunaan, serta pengawasan agar anggaran BTT benar-benar digunakan untuk kebutuhan darurat sesuai ketentuan yang berlaku.
Pelayanan Publik Tidak Boleh Terdampak
Di sisi lain, seluruh fraksi menegaskan bahwa efisiensi birokrasi dan keterbatasan fiskal tidak boleh berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik. Program pembangunan infrastruktur dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat juga diminta tetap mendapat perhatian dalam penyusunan APBD 2027.
Wahyudi Azhari menyampaikan harapannya agar saran dan catatan dari fraksi-fraksi tersebut dapat menjadi masukan konstruktif dalam rapat kerja pembahasan APBD 2027 mendatang antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Balangan.
Catatan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dalam pembahasan Raperda APBD 2027 antara DPRD dan pemerintah daerah. Pembahasan diharapkan dapat menghasilkan anggaran yang lebih terukur, tepat sasaran, sekaligus tetap menjaga pelayanan dasar bagi masyarakat Bumi Sanggam.
Sumber Berita: Barito Post
Penulis: Redaksi Barito Post
Editor: Redaksi Barito Post
Menyampaikan apa yang harus disampaikan
