Gayatri Putri News – 28 September 2026 | Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, kembali memicu kontroversi internasional dengan menyerukan perang skala penuh di Tepi Barat yang diduduki. Dalam wawancara dengan media Israel, Ynet News, yang dipublikasikan pada Minggu (27/9/2026), politikus sayap kanan itu mendesak militer Israel untuk mengulangi taktik operasi militernya di Jalur Gaza terhadap wilayah Tepi Barat.
“Israel perlu berperang di Yudea dan Samaria, melakukan apa yang kami lakukan di Gaza, dan membubarkan Otoritas Palestina yang merupakan otoritas teroris,” ujar Smotrich, menggunakan istilah alkitabiah untuk menyebut Tepi Barat.
Pernyataan tersebut disampaikan ketika Smotrich ditanya mengenai langkah yang perlu diambil Israel untuk menghadapi meningkatnya ketegangan keamanan di Tepi Barat. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi infrastruktur bersenjata, senjata, maupun terowongan yang tersisa di wilayah tersebut.
Seruan Aneksasi dan Pembubaran Otoritas Palestina
Smotrich, yang juga memegang wewenang urusan permukiman di Kementerian Pertahanan, berulang kali menuduh Otoritas Palestina (PA) sebagai entitas teror. Ia bahkan menekan sistem perbankan PA hingga nyaris lumpuh. Lembaga yang dibentuk melalui Kesepakatan Oslo itu saat ini menjalankan pemerintahan terbatas di sejumlah wilayah Tepi Barat.
Lebih jauh, ia menuntut pemerintah Israel mencaplok wilayah Jalur Gaza hingga Garis Kuning, batas penarikan pasukan Israel dalam kesepakatan gencatan senjata yang mencakup hampir 60 persen wilayah Gaza. Smotrich juga mendesak aneksasi wilayah Lebanon selatan hingga mencapai Sungai Litani yang berjarak sekitar 30 kilometer dari perbatasan Israel.
Ia berdalih pencaplokan itu menjadi harga setimpal yang wajib dibayar musuh demi mencegah perang terulang pada masa depan. Smotrich juga membanggakan operasi militer terdahulu yang telah mengosongkan tiga kamp pengungsi warga Palestina di Tepi Barat, serta mengancam akan melarang kendaraan warga Palestina melintasi jalan raya utama jika insiden penabrakan terhadap warga Israel kembali terulang.
Kecaman Palestina dan Peringatan Krisis Kemanusiaan
Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina mengecam keras pernyataan Smotrich dan menyebutnya sebagai seruan berbahaya untuk memperluas eskalasi, aneksasi, dan pemindahan warga Palestina. Otoritas di Ramallah menilai ancaman tersebut merupakan cerminan nyata dari agenda perampasan tanah dan pemindahan paksa warga.
Pemerintah Palestina juga memperingatkan bahwa pembiaran oleh komunitas internasional membuat Israel leluasa memperluas agresinya. Langkah tersebut dinilai berisiko menjerumuskan kawasan Timur Tengah ke dalam krisis keamanan yang jauh lebih parah.
Suhad Bishara, direktur hukum Adalah, Pusat Hukum untuk Hak-Hak Minoritas Arab di Israel, menilai retorika Smotrich sangat mengkhawatirkan. “Smotrich tidak hanya mengusulkan perang terhadap warga Palestina di Tepi Barat, ia bahkan sudah melancarkannya. Kamp-kamp pengungsi yang ia banggakan telah dibersihkan itu sebenarnya telah dihancurkan, dan penduduknya dipindahkan secara paksa,” kata Bishara.
Data Kekerasan yang Terus Meningkat
Seruan Smotrich muncul di tengah meningkatnya kekerasan di Tepi Barat sejak perang Gaza pecah pada Oktober 2023. Berikut data yang dihimpun dari berbagai laporan:
- Lebih dari 1.206 warga Palestina tewas, 13.300 lainnya terluka, dan hampir 26.000 ditangkap oleh pasukan Israel dan pemukim sejak Oktober 2023.
- Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mencatat lebih dari 1.330 serangan terkait pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat sejak Januari hingga akhir Juli 2026.
- Rata-rata terjadi sekitar enam serangan per hari, tingkat tertinggi dalam sekitar dua dekade terakhir.
- Perang Israel di Gaza sejak Oktober 2023 telah menewaskan hampir 74.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 175.000 lainnya, dengan sekitar 90 persen infrastruktur Gaza rusak atau hancur.
Laporan mengenai kekerasan itu mencakup pembongkaran rumah, penghancuran lahan pertanian, serangan terhadap masjid, pembatasan akses petani ke tanah mereka, serta pengusiran sejumlah komunitas Palestina. Sejumlah kelompok pemukim, yang kerap mendapat dukungan atau perlindungan dari tentara Israel, menyerang warga Palestina dengan berbagai cara, mulai dari penembakan dan pengepungan rumah hingga kekerasan massal yang oleh sejumlah pakar disebut sebagai pogrom.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia memperingatkan bahwa semakin banyak pemukim dibekali senjata militer dan mengenakan seragam militer saat melakukan serangan. Kondisi ini membuat batas antara pemukim dan tentara semakin sulit dibedakan.
Sementara itu, Israel juga memperketat pembatasan pergerakan warga Palestina di Tepi Barat. Penutupan pos pemeriksaan dan pemblokiran jalan dilaporkan mengisolasi sejumlah komunitas serta menghambat akses warga ke tempat kerja, rumah, dan layanan dasar.
Konteks Politik Menjelang Pemilu
Pernyataan Smotrich muncul sekitar satu bulan menjelang pemilihan umum Israel, di tengah meningkatnya kekerasan yang dilakukan pihak Israel dan para pemukim di wilayah pendudukan, serta demonisasi terhadap warga Palestina yang berkewarganegaraan Israel. Retorika provokatif dan rasis ini dinilai sebagai upaya memancing dukungan politik menjelang pemilu.
Kementerian Luar Negeri Palestina menegaskan bahwa komentar Smotrich sejalan dengan kebijakan pemerintah Israel yang mencakup pembunuhan dan pengusiran warga Palestina, perluasan permukiman ilegal, penyitaan tanah, serta upaya melakukan aneksasi secara paksa.
Dengan eskalasi yang terus meningkat dan kecaman internasional yang belum membuahkan tindakan nyata, situasi di Tepi Barat berpotensi berubah menjadi krisis kemanusiaan yang lebih besar. Seruan perang genosida ini menegaskan bahwa tanpa tekanan global yang serius, agenda aneksasi dan pemindahan paksa warga Palestina akan terus berjalan tanpa hambatan.
Menyampaikan apa yang harus disampaikan
