Koordinasi dan Harmonisasi Antarwilayah Kunci Peningkatan Pelayanan Bus Trans Banjarbakula

Avatar Rizky

by

Published

Last update

3 menit

Read Time

Koordinasi dan Harmonisasi Antarwilayah Kunci Peningkatan Pelayanan Bus Trans Banjarbakula

Foto: Istimewa

Gayatri Putri News – 24 September 2026 | Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong terwujudnya layanan Trans Banjarbakula yang terintegrasi dengan rute dan jadwal yang jelas serta tidak tumpang tindih antarwilayah. Dorongan ini menjadi salah satu poin utama dalam Rapat Harmonisasi Konektivitas dan Layanan Angkutan Umum Banjarbakula yang digelar pada Kamis (24/9/2026) di Gedung DPRD Kalsel, Jl Lambung Mangkurat, Banjarmasin.

Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel Mustaqimah dan dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel Fitri Hernadi, perwakilan Pemerintah Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Laut, serta Dinas Perhubungan masing-masing daerah dan Organda Kalsel. Agenda utama rapat menyoroti harmonisasi pengorganisasian, konektivitas rute, serta layanan angkutan umum yang menghubungkan Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Laut.

Integrasi Rute dan Tarif Jadi Prioritas

Mustaqimah menegaskan bahwa koordinasi antarwilayah penting dilakukan agar pelayanan Trans Banjarbakula dapat berjalan terintegrasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Menurutnya, penyatuan persepsi antar kabupaten dan kota menjadi langkah awal untuk mencegah terjadinya tumpang tindih trayek.

“Kita ingin menyatukan persepsi dan melakukan integrasi antar kabupaten dan kota, sehingga tidak terjadi tumpang tindih trayek. Harapannya ke depan tarif bisa seminim mungkin, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal,” ujar Mustaqimah.

Dalam rapat tersebut juga dibahas rencana operator BTS baru yang wajib memiliki legalitas berbentuk koperasi. Karena itu, Organda Kalsel diharapkan dapat mengambil peran sebagai operator baru, termasuk mendukung peremajaan armada angkutan BTS.

Komisi III DPRD Kalsel turut memberikan perhatian pada aspek keamanan dan kenyamanan penumpang. Salah satu bentuk perhatian itu adalah mendorong tersedianya CCTV pada setiap unit angkutan guna memberikan perlindungan sekaligus mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Roadmap dan Jadwal Real Time Dibutuhkan

Kepala Dinas Perhubungan Kalsel, Fitri Hernadi, menyampaikan bahwa dari hasil rapat ini Komisi III DPRD Kalsel berharap integrasi antarmoda Trans Banjarbakula, baik di Banjarmasin, Banjarbaru, maupun Kabupaten Banjar, memiliki roadmap yang jelas. Artinya, apabila ada integrasi, jadwal dan penyebutan harus memiliki timetabel hingga dapat dipantau secara real time.

“Mudah-mudahan ini menjadi salah satu atensi kita ke depan,” ujar Fitri Hernadi.

Ia menambahkan bahwa pihaknya tidak boleh hanya memperhatikan rute Trans Banjarbakula saja, karena terdapat wilayah lain yang juga harus diperhatikan, yakni Banua Anam. Karena itu, disepakati bahwa daerah-daerah yang selama ini belum terlayani akan dibuka kemungkinan untuk dilayani pada tahun-tahun selanjutnya, sesuai janji Gubernur untuk peningkatan kualitas layanan angkutan publik hingga ke pelosok Kalimantan Selatan.

Penambahan Armada dan Tarif Terintegrasi

Disinggung soal tambahan unit bus, Fitri Hernadi menyebutkan bahwa pada tahun 2026 jumlah armada sekitar 78 unit kini menjadi 91 unit bus, termasuk adanya rencana pengadaan unit bus listrik.

Untuk tarif, layanan juga terintegrasi antara Trans Banjarbaru, Trans Banjarmasin, dan Trans Banjarbakula, di mana penumpang cukup sekali naik dengan satu kali tap atau satu kali bayar. Kemudahan lainnya bagi penumpang Trans Banjarbakula, pihaknya bekerja sama dengan Bank Kalsel melalui Aksel, yang menyediakan tarif berlangganan di aplikasi Aksel sehingga penumpang bisa mendapatkan tarif lebih murah.

“Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengurangi pengeluaran di sektor transportasi,” tutupnya.

Berikut sejumlah poin penting hasil rapat harmonisasi:

  • Integrasi rute dan jadwal Trans Banjarbakula agar tidak tumpang tindih antarwilayah.
  • Operator BTS baru wajib berbadan hukum koperasi, dengan Organda Kalsel diharapkan berperan.
  • Dorongan penyediaan CCTV di setiap unit angkutan demi keamanan dan kenyamanan penumpang.
  • Kebutuhan roadmap dan timetabel yang dapat dipantau secara real time.
  • Perluasan layanan ke wilayah Banua Anam dan daerah yang belum terlayani.
  • Penambahan armada dari 78 unit menjadi 91 unit bus, termasuk rencana bus listrik.
  • Tarif terintegrasi satu kali tap atau satu kali bayar, serta tarif berlangganan melalui aplikasi Aksel Bank Kalsel.