Gayatri Putri News – 10 September 2026 | Ketua LSM Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalimantan Selatan, H. Akhmad Husaini, melayangkan kritik tajam terhadap Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Tanah Laut (Tala). Kritik ini menyoroti minimnya penyaluran solar subsidi di SPBUN Kuala Tambangan yang menyebabkan kuota bahan bakar tersebut tidak terserap secara optimal.
Berdasarkan data yang ada, SPBUN Kuala Tambangan telah beroperasi kembali sejak 15 Juli 2026 dengan kuota sebesar 65 kiloliter per bulan. Namun, hingga awal September 2026, tercatat baru enam nelayan yang terlayani, sehingga sebagian besar kuota solar tetap menganggur. Kondisi ini dinilai berbanding terbalik dengan kebutuhan nyata di lapangan, di mana antusiasme nelayan untuk melaut sangat tinggi.
Husaini mencontohkan keberhasilan penyaluran solar di Desa Tanjung Dewa, Kecamatan Panyipatan, yang mampu menyerap kuota hingga 16.000 liter per bulan karena adanya kepastian administrasi. Ia menegaskan bahwa kendala utama di Kuala Tambangan bukan terletak pada ketersediaan stok, melainkan pada hambatan birokrasi terkait pemberian rekomendasi.
Beberapa poin utama yang ditekankan dalam kritik tersebut meliputi:
- Fungsi DKPP Tala seharusnya terbatas pada pembinaan dan pengawasan, bukan menghambat proses distribusi.
- Adanya indikasi sikap subjektif atau preferensi tertentu dari pihak dinas yang menghambat nelayan mendapatkan haknya.
- Pertamina telah menjalankan kewajiban distribusinya ke SPBUN, namun terhenti di tingkat rekomendasi dinas.
Husaini mendesak agar prosedur birokrasi penyaluran solar subsidi dipermudah. Ia mengingatkan agar dinas tidak bersikap apriori yang justru merugikan nelayan, mengingat kebutuhan BBM merupakan aspek vital bagi keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir di Tanah Laut.
Menyampaikan apa yang harus disampaikan
