Gayatri Putri News – 28 September 2026 | JAKARTA — Dugaan politik uang dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27-31 Agustus 2026 terus bergulir. Tokoh NU, KH Khalilur R Abdullah Sahlawiy alias Gus Lilur, melontarkan kritik keras soal dugaan peredaran uang senilai Rp 401 miliar dalam suksesi kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Gus Lilur menduga ada pemberian uang muka sekitar Rp 50 juta kepada sejumlah utusan PCNU dan PWNU, serta dugaan penggunaan kupon penukaran uang tunai di lokasi tertentu. Kecurigaan itu muncul setelah beredar narasi yang membawa-bawa nama Presiden dan Istana Negara selama proses menjelang hingga berlangsungnya muktamar.
Narasi Salam dari Istana
Dalam keterangannya kepada wartawan, Gus Lilur menyebut ada pesan yang beredar dengan narasi bernuansa politik menjelang pemilihan Rais ‘Aam dan Ketua Tanfidziyah PBNU. Ia meyakini Presiden tidak terlibat dalam manuver politik untuk memenangkan calon tertentu, namun klaim yang mengatasnamakan Istana perlu ditelusuri karena berpotensi digunakan untuk memengaruhi peserta muktamar.
Berbagai dugaan itu ia tuangkan dalam risalah kritis berjudul “NU, Gus Dur, dan Bromocorah Politik”. Kritik tersebut menjadi pemicu perdebatan di ruang publik, terutama karena menyentuh langsung proses demokrasi internal organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu.
Cerita Rp 480 Miliar dari Penyidik KPK
Dalam salah satu siniar di media sosial, Gus Lilur mengaku mendapatkan cerita dari para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal dugaan aliran uang korupsi yang mengalir saat muktamar. Menurut cerita yang diterimanya, ada dua mobil Land Cruiser yang berangkat dari kawasan selatan-timur Jakarta membawa uang sekitar Rp 480 miliar.
- Satu mobil disebut berisi sekitar Rp 240 miliar, sehingga total dua mobil mencapai Rp 480 miliar.
- Kedua mobil itu dikabarkan diangkut menggunakan jasa towing menuju Jombang.
- Informasi tersebut disebut berasal dari pengakuan pihak yang terjaring operasi tangkap tangan KPK dan hasil digital forensik telepon seluler.
Gus Lilur menyebut uang ratusan miliar itu berasal dari dua oknum yang masing-masing menyumbang Rp 150 miliar, sementara sisanya Rp 180 miliar disebut berasal dari kubu NW atau Nusron Wahid. Ia menegaskan dirinya tidak mengetahui asal uang tersebut dan meminta penyidik menceritakan secara rinci dugaan aliran dana korupsi itu.
Ia juga mengungkapkan bahwa angka yang ditawarkan kepada pengurus NU mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Menurut cerita yang ia kumpulkan, seorang Rais Syuriah PCNU dan Ketua Tanfidziyah PCNU masing-masing disebut menerima Rp 500 juta, sehingga satu cabang bisa mencapai Rp 1 miliar. Jika dikalikan 400 cabang, angkanya bisa menembus Rp 400 miliar.
Bantahan Gus Ipul dan Ancaman Somasi
Mantan Ketua Panitia Pelaksana Muktamar ke-35 NU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, membantah keras tudingan tersebut. Ia menyebut pernyataan Gus Lilur soal aliran uang hasil korupsi senilai Rp 480 miliar sebagai fitnah yang menyesatkan.
Gus Ipul menegaskan bahwa Gus Lilur perlu membuktikan ucapannya. Menurutnya, informasi yang beredar di media sosial sudah sangat menyesatkan dan berpotensi merusak reputasi muktamar. Ia pun menyampaikan rencana menempuh jalur hukum serta melayangkan somasi terhadap pihak-pihak yang menyebarkan informasi menyesatkan tersebut.
Sebagai Ketua Panitia Pelaksana, Gus Ipul menegaskan Muktamar ke-35 NU telah berjalan dengan baik, terbuka, demokratis, bermartabat, dan terhormat. Ia meminta agar hasil muktamar tidak dikotori dengan pendapat yang bernuansa fitnah, termasuk narasi soal risywah dan intervensi yang tidak terbukti.
Said Aqil Minta Namanya Tak Dikaitkan
Di tengah polemik yang memanas, nama mantan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj ikut terseret. Melalui Sekretaris Pribadinya, M. Sofwan Erce, Said Aqil memberikan klarifikasi dan meminta agar namanya tidak dikait-kaitkan lagi dengan cerita maupun pernyataan Gus Lilur mengenai persoalan tersebut.
“Kiai Said meminta agar Pak Lilur tidak mengait-kaitkan dengan Kiai Said,” ujar Sofwan Erce dalam keterangan tertulis. Ia menegaskan klarifikasi itu disampaikan sebagai hak jawab sekaligus penegasan posisi Said Aqil atas pemberitaan yang berkembang di ruang publik.
Sofwan juga meminta masyarakat dan media dapat membedakan keterangan yang berasal langsung dari Said Aqil dengan cerita atau klaim pihak lain yang mencatut namanya. Sebelumnya, Gus Lilur mengaku sempat dihubungi Said Aqil untuk membicarakan rencana pengembalian uang yang disebut diterima setelah pelaksanaan Muktamar ke-35 NU.
Polemik yang Belum Usai
Hingga kini, dugaan peredaran uang Rp 401 miliar di Muktamar ke-35 NU masih menjadi perdebatan panjang. Di satu sisi, Gus Lilur bersikeras bahwa informasi yang ia sampaikan bersumber dari penyidik dan pengurus NU yang dikarantina. Di sisi lain, pihak penyelenggara muktamar menolak keras tudingan tersebut dan menyiapkan langkah hukum.
Publik pun menanti kejelasan atas berbagai klaim yang beredar. Yang jelas, polemik ini menjadi ujian bagi transparansi dan integritas proses demokrasi internal NU, sekaligus mengingatkan pentingnya tabayun atau klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Kasus ini juga menegaskan bahwa tuduhan politik uang di forum sebesar muktamar tidak bisa dibiarkan tanpa pembuktian, baik oleh pihak yang menuduh maupun yang membantah.
Menyampaikan apa yang harus disampaikan
