Gayatri Putri News – 08 September 2026 | Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Selatan berupaya mengatasi kendala distribusi BBM bagi nelayan di Kabupaten Tanah Laut. Langkah ini diambil setelah pengelola SPBUN Kuala Tambangan melaporkan adanya sisa kuota yang signifikan akibat hambatan administratif dalam proses rekomendasi pembelian solar bersubsidi.
Sejak kembali beroperasi pada pertengahan Juli 2026, SPBUN Kuala Tambangan tercatat hanya melayani enam nelayan setiap bulannya. Padahal, kuota bulanan yang tersedia mencapai 65 kiloliter. Rendahnya penyerapan ini dipicu oleh kendala penerbitan surat rekomendasi dari tingkat kabupaten yang sempat tersendat selama beberapa bulan terakhir.
Kepala DKP Provinsi Kalsel, Rusdi Hartono, menegaskan pentingnya memastikan ketersediaan bahan bakar bagi nelayan agar aktivitas melaut tetap berjalan optimal. Sebagai langkah strategis, DKP Kalsel akan melakukan pendataan ulang terhadap nelayan yang belum memiliki akses terhadap solar bersubsidi.
Berikut adalah langkah solusi yang disiapkan oleh DKP Provinsi Kalsel:
- Melakukan sinkronisasi data nelayan dengan dinas terkait di tingkat kabupaten.
- Menyederhanakan alur birokrasi pengurusan rekomendasi bagi nelayan.
- Mengalihkan pengurusan rekomendasi ke UPT Pelabuhan Perikanan milik Pemprov Kalsel yang berlokasi di Desa Swarangan.
Melalui kebijakan ini, nelayan diharapkan tidak perlu lagi menempuh jarak jauh untuk mengurus administrasi. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, diharapkan seluruh sisa kuota solar bersubsidi dapat tersalurkan secara tepat sasaran kepada para nelayan yang benar-benar membutuhkan, sehingga efisiensi operasional SPBUN Kuala Tambangan dapat terjaga dengan baik.
Menyampaikan apa yang harus disampaikan
