Gayatri Putri News – 24 September 2026 | Gelombang unjuk rasa kembali mewarnai sejumlah kota besar hari ini, Kamis, 24 September 2026. Aksi demo menyentuh berbagai isu, mulai dari kebijakan pemerintah, polemik kepemimpinan kampus, hingga tuntutan hak buruh yang digelar serentak di berbagai daerah. Polda Metro Jaya pun menyiagakan ribuan personel untuk mengantisipasi dampak aksi terhadap arus lalu lintas di ibu kota.
Rekayasa Lalu Lintas di Jakarta
Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya menyiapkan pengaturan dan rekayasa lalu lintas secara situasional pada hari ini. Pengaturan difokuskan di kawasan Sudirman-Thamrin, Monas, serta sekitar Gedung DPR/MPR. Sebanyak 1.550 personel lalu lintas disiagakan untuk membantu mobilitas masyarakat.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Firman Darmansyah, menegaskan bahwa alih arus hanya akan diterapkan apabila diperlukan berdasarkan kondisi di lapangan. Masyarakat yang tidak memiliki kepentingan di sekitar lokasi kegiatan diimbau mempertimbangkan jalur alternatif agar perjalanan tetap nyaman dan lancar.
Berikut rute alternatif yang disiapkan bagi pengguna jalan:
- Dari arah Jakarta Barat menuju Monas: Jalan Tomang Raya, Jalan Suryopranoto, Harmoni, hingga Monas.
- Dari Jakarta Selatan: Jalan Tendean, Jalan HR Rasuna Said, Jalan HOS Cokroaminoto, Tugu Tani, menuju Monas.
- Dari Jakarta Timur: Jalan Jatinegara, Jalan Kramat Raya, Tugu Tani, hingga Monas.
- Dari Simpang Semanggi menuju Slipi atau Tomang: Jalan Sudirman, Bendungan Hilir, Pejompongan, lalu Jalan Letjen S. Parman.
- Dari Jalan Gatot Subroto: Jalan Gerbang Pemuda, Patal Senayan, Jalan Tentara Pelajar, hingga Jalan Letjen S. Parman.
Polemik Kampus dan Tuntutan Mahasiswa
Di Surabaya, gelombang demonstrasi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) masih berlanjut. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UINSA menegaskan akan terus menggelar aksi dan menyegel kampus hingga muncul bukti normatif atas kabar pengunduran diri Rektor Muzakki.
Wakil Presiden DEMA UINSA, Fadlurrahman Fazle, menyatakan bahwa mahasiswa membutuhkan bukti administratif resmi, bukan sekadar pernyataan lisan atau informasi yang beredar di lingkungan kampus. Menurutnya, ketiadaan surat resmi pengunduran diri akan membuat gerakan yang sebelumnya telah dilakukan terus berlanjut.
Mahasiswa juga menyoroti tujuh tuntutan lain yang dinilai belum dipertanggungjawabkan. Polemik kepemimpinan kampus ini bahkan telah merambat ke tingkat Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR RI. Komisi VIII sebelumnya meminta Menteri Agama menangguhkan jabatan rektor UINSA periode 2026-2030, sementara Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan polemik tersebut akan diselesaikan dalam waktu tiga hari.
Aksi Buruh dan Isu Salah Tangkap
Sementara itu, gelombang aksi juga menjalar ke sejumlah daerah di luar Jakarta. Di Nürnberg, Jerman, serikat pekerja DGB Mittelfranken mengorganisasi aksi bertema hak pekerja yang akan berlangsung pada Sabtu, 26 September. Aksi bertajuk “Hart verdient! Deine Arbeit. Deine Gesundheit. Deine Rente.” ini akan dibuka pukul 11.00 di persimpangan Fürther Straße dan Plärrer, dengan puncak unjuk rasa pukul 12.00 di Kornmarkt Nürnberg. DGB menyediakan bus gratis dari Rother Festplatz dan Schwabacher Markgrafenplatz, dan peserta non-anggota tetap dapat mendaftar melalui surel.
Di sisi lain, isu penegakan hukum turut menyita perhatian publik. Sejumlah keluarga mendatangi Rumah Tahanan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya untuk menjenguk kerabat mereka yang ditahan setelah kerusuhan 27 Agustus 2026. Sebagian dari mereka mengaku belum memahami alasan penangkapan dan penahanan, memunculkan sorotan terkait dugaan salah tangkap terhadap peserta demonstrasi.
Demo sebagai Cermin Dinamika Sosial
Rangkaian aksi hari ini menunjukkan bahwa demonstrasi masih menjadi saluran utama bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi, baik di ranah kebijakan publik, tata kelola kampus, maupun hak-hak pekerja. Di Jakarta, aparat memilih pendekatan situasional dengan menekankan pelayanan mobilitas warga, sementara di Surabaya mahasiswa bersikeras menuntut transparansi administratif.
Yang perlu dicermati, eskalasi aksi di berbagai titik menuntut kesiapan semua pihak: pemerintah sebagai penerima aspirasi, aparat keamanan sebagai penjaga ketertiban, serta masyarakat luas yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Transparansi dan komunikasi yang baik menjadi kunci agar setiap tuntutan dapat direspons tanpa mengorbankan ketertiban umum dan hak warga untuk menyampaikan pendapat.
Menyampaikan apa yang harus disampaikan
