Gayatri Putri News – 14 Agustus 2026 | TNI Angkatan Darat (TNI AD) secara resmi mengonfirmasi rencana strategis pembentukan lima Komando Daerah Militer (Kodam) baru yang dijadwalkan mulai terealisasi pada tahun 2026. Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menegaskan bahwa rencana ini telah mendapatkan lampu hijau, meskipun waktu peresmiannya masih menunggu instruksi lebih lanjut dari Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto.
Rencana Strategis dan Lokasi Kodam Baru
Langkah ini merupakan bagian dari visi jangka panjang pemerintah di bawah arahan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, yang menargetkan agar setiap provinsi di Indonesia memiliki satu Kodam hingga tahun 2029. Berdasarkan informasi yang dihimpun, lima wilayah yang akan menjadi lokasi Kodam baru tersebut meliputi:
- Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
- Nusa Tenggara Timur (NTT)
- Maluku Utara
- Papua Pegunungan
- Papua Barat Daya
Khusus untuk wilayah DIY, Kodam baru tersebut diproyeksikan akan bernama Kodam Mataram. Penambahan ini menambah daftar panjang struktur komando teritorial yang saat ini telah mencapai 21 Kodam di seluruh Indonesia.
Kritik dari Masyarakat Sipil
Rencana ekspansi ini tidak lepas dari sorotan tajam berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil Imparsial. Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menyatakan kekhawatirannya bahwa penambahan struktur komando teritorial ini berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi militer yang sempat ditinggalkan pasca-Orde Baru. Menurutnya, kebijakan ini dianggap kurang sejalan dengan semangat reformasi TNI serta berpotensi bersinggungan dengan Pasal 11 Ayat 2 UU TNI, yang mengamanatkan agar penggelaran kekuatan TNI tidak membuka celah bagi kepentingan politik praktis.
Diplomasi Maritim di Tengah Dinamika Global
Di sisi lain, TNI Angkatan Laut (TNI AL) tetap aktif menjalankan peran diplomasi maritimnya di kancah internasional. Baru-baru ini, TNI AL terlibat dalam latihan bersama atau passing exercise (passex) dengan sejumlah negara, termasuk China, Jepang, dan Amerika Serikat. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal), Laksma Tunggul, menegaskan bahwa latihan yang melibatkan KRI I Gusti Ngurah Rai-332 tersebut bukan merupakan latihan tempur, melainkan bentuk diplomasi untuk mempererat persaudaraan antar-angkatan laut atau naval brotherhood.
Meski sempat memicu protes dari pihak Taiwan karena lokasinya yang berada di perairan dekat wilayah mereka, TNI AL menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tradisi universal pelaut saat melintasi wilayah negara lain. Hal ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, di mana Indonesia membuka ruang kerja sama dengan negara mana pun demi menjaga stabilitas maritim dan perdamaian dunia.
Transformasi Birokrasi di Daerah
Di luar dinamika militer, sektor birokrasi pemerintahan juga terus menunjukkan progres. Pemerintah Kota Binjai baru saja menerima penghargaan atas keberhasilannya dalam mencapai Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Level 3 atau kategori Proaktif dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Penghargaan ini menjadi cerminan dari upaya peningkatan tata kelola yang profesional dan berintegritas di tingkat daerah.
Penguatan struktur pertahanan yang ditandai dengan rencana pembentukan lima Kodam baru serta diplomasi maritim yang terus berjalan menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga kedaulatan di tengah tantangan geopolitik yang dinamis. Meski terdapat perdebatan mengenai struktur komando teritorial, pemerintah tetap fokus pada pemenuhan target organisasi demi efektivitas pertahanan nasional, sembari terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan di berbagai lini.
Menyampaikan apa yang harus disampaikan
