Gayatri Putri News – 20 Agustus 2026 | Pemerintah Indonesia tengah melakukan terobosan besar dalam sistem penyaluran bantuan sosial melalui inisiatif Perlinsos Digital. Program yang dikembangkan oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) bersama Kementerian Sosial ini dirancang untuk menciptakan efisiensi anggaran negara yang signifikan, dengan potensi penghematan mencapai ratusan triliun rupiah.
Efisiensi Anggaran Melalui Akurasi Data
Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengungkapkan bahwa digitalisasi ini merupakan respons atas masalah klasik dalam penyaluran bantuan, yaitu ketidaktetapan sasaran. Selama ini, penyaluran bantuan sosial sering terkendala oleh inclusion error, di mana bantuan diterima oleh pihak yang tidak berhak, serta exclusion error, yakni kondisi warga yang seharusnya menerima bantuan justru tidak terdata.
Penggunaan prinsip Digital Public Infrastructure (DPI) dan filter data yang lebih mutakhir dalam program Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) terbukti mampu memperbaiki akurasi data secara drastis. Berdasarkan proyeksi Dewan Ekonomi Nasional tahun 2024, penerapan digitalisasi ini pada berbagai program perlindungan sosial berpotensi menghasilkan efisiensi anggaran antara Rp 127 triliun hingga Rp 200 triliun dari total alokasi anggaran perlindungan sosial yang mencapai Rp 1.300 triliun.
Uji Coba Sukses di Surabaya
Efektivitas sistem ini telah teruji melalui implementasi awal di Kota Surabaya. Hasilnya cukup mengejutkan, di mana sistem berhasil mengidentifikasi sekitar 25.000 Kartu Keluarga (KK) yang tidak lagi memenuhi syarat penerima bantuan, sekaligus menjaring 51.000 KK baru yang sebenarnya berhak namun sebelumnya terlewatkan. Transformasi digital ini tidak hanya sekadar memangkas durasi pendaftaran dari 200 hari menjadi hanya 5 menit, tetapi juga memastikan kehadiran negara terasa lebih adil bagi masyarakat yang membutuhkan.
Cara Cek Status Penerima BPNT 2026
Bagi masyarakat yang ingin mengetahui status kepesertaan mereka dalam program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Program Sembako tahun 2026, pemerintah telah menyediakan akses yang mudah. Berikut adalah langkah-langkah pengecekan status bantuan secara mandiri:
- Mengunjungi laman resmi Cek Bansos Kemensos melalui peramban di ponsel.
- Memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP dengan benar.
- Sistem akan menampilkan status penerima dengan keterangan YA atau TIDAK pada kolom BPNT.
- Masyarakat juga dapat mengunduh aplikasi Cek Bansos melalui toko aplikasi resmi di ponsel untuk kemudahan akses berkala.
- Jika kendala teknis terjadi, penerima manfaat dapat mendatangi kantor dinas sosial setempat dengan membawa KTP untuk verifikasi langsung.
Perlu dicatat bahwa mulai tahun 2026, Kemensos telah memperbarui kriteria penerima manfaat BPNT yang kini difokuskan pada kelompok Desil 1 hingga 4. Langkah ini diambil agar selaras dengan kriteria penerima PKH, sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih terintegrasi. Penyaluran bantuan dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sekali melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Keberhasilan uji coba Perlinsos Digital pada PKH dan BPNT ini diproyeksikan akan menjadi tonggak utama bagi pemerintah untuk mendigitalisasi subsidi lainnya, seperti subsidi BBM, listrik, dan gas. Dengan sistem yang semakin transparan dan responsif, negara berharap dapat memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran perlindungan sosial benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang tepat, sehingga kesejahteraan sosial dapat tercapai secara lebih merata di seluruh Indonesia.
Menyampaikan apa yang harus disampaikan
