Gayatri Putri News – 15 Agustus 2026 | Rencana pemerintah untuk membatasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 9 dan 10 kini memicu keresahan luas. Kebijakan yang tengah dipersiapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini menjadikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama dalam menentukan sasaran penerima subsidi.
Apa Itu Desil dalam DTSEN?
Dalam sistem pendataan pemerintah, desil merupakan metode pengelompokan keluarga berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi. Skala ini dibagi menjadi 10 tingkatan, di mana desil 1 mewakili kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah, sedangkan desil 10 merepresentasikan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Kelompok desil 9 dan 10 secara teori dianggap sebagai masyarakat yang mampu, sehingga pemerintah berencana mencabut akses mereka terhadap BBM subsidi.
Keluhan Ketidakakuratan Data di Lapangan
Namun, kebijakan ini menuai kritik tajam setelah banyak warga menemukan bahwa status desil mereka dalam sistem DTSEN tidak mencerminkan realitas ekonomi yang sebenarnya. Fenomena ini dialami oleh Mardiansyah, seorang pekerja serabutan di Bandung yang hanya berpenghasilan Rp1 hingga Rp2 juta per bulan. Meski hidup dalam kondisi ekonomi sulit, bahkan harus melilit ponselnya dengan karet gelang agar tetap bisa digunakan, ia justru terdaftar dalam desil 10.
Kondisi serupa juga dialami oleh Gunawan, warga Bandung lainnya yang kini bekerja sebagai pekerja lepas dengan pendapatan di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Ia mengaku terkejut mendapati dirinya masuk dalam kategori desil 10. Banyak warga lainnya di berbagai daerah, seperti Karanganyar, juga melaporkan hal serupa melalui media sosial. Mereka mempertanyakan kredibilitas data tersebut karena merasa tidak pernah disurvei oleh petugas Badan Pusat Statistik (BPS), namun tiba-tiba ditempatkan pada kategori keluarga mampu.
Langkah Memperbarui Data yang Tidak Sesuai
Pemerintah menyadari adanya potensi ketidaksesuaian data dalam DTSEN. Bagi masyarakat yang merasa status desilnya tidak akurat, pemerintah telah menyiapkan mekanisme verifikasi dan pembaruan data. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh masyarakat:
- Melakukan pengecekan status desil secara mandiri melalui situs atau aplikasi resmi Cek Bansos yang disediakan pemerintah.
- Menggunakan fitur usul dan sanggah yang tersedia pada aplikasi atau platform resmi untuk melaporkan ketidaksesuaian data.
- Menghubungi pemerintah daerah setempat, seperti kantor kelurahan atau dinas sosial, untuk mengajukan perbaikan data melalui jalur resmi yang tersedia.
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan pembatasan Pertalite bagi desil 9 dan 10 belum diterapkan secara resmi saat ini. Pihak kementerian masih terus mematangkan sistem dan mekanisme pelaksanaan agar nantinya kebijakan tersebut tepat sasaran. Verifikasi faktual di lapangan menjadi kunci utama agar data yang digunakan pemerintah benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat, sehingga tidak ada warga kurang mampu yang justru terbebani oleh kebijakan yang seharusnya menyasar kelompok masyarakat kaya.
Ketidaksesuaian data dalam sistem DTSEN ini diharapkan menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk segera melakukan pemutakhiran data secara transparan. Validasi data yang akurat tidak hanya krusial untuk penyaluran BBM bersubsidi, tetapi juga menjadi penentu akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan sosial lainnya, termasuk beasiswa pendidikan dan layanan kesehatan. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan data yang keliru menjadi langkah krusial agar keadilan sosial dapat terwujud dalam kebijakan subsidi energi di masa depan.
Menyampaikan apa yang harus disampaikan
