Gayatri Putri News – 14 Agustus 2026 | Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan saat ini sedang menghadapi persoalan serius terkait pelayanan kesehatan di sejumlah Puskesmas. Persoalan ini meliputi klaim BPJS Kesehatan yang belum dapat dibayarkan serta kekosongan obat.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh DPRD Kabupaten Balangan membahas persoalan ini dan dihadiri oleh hampir seluruh anggota DPRD Balangan, perwakilan BPJS Kesehatan, RSUD, Dinas Kesehatan, dan kepala Puskesmas se-Kabupaten Balangan.
Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa klaim BPJS Kesehatan dari beberapa Puskesmas belum dapat diproses. Hal ini berpotensi mengganggu operasional dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, juga terdapat keluhan terkait kekosongan obat di beberapa Puskesmas.
Pimpinan rapat, Wakil Ketua I DPRD Balangan, menegaskan bahwa persoalan administrasi tidak boleh menghambat pelayanan kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya penyelesaian konkret dan tidak hanya berhenti pada rapat dan pembahasan administratif.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai menjelaskan bahwa pihaknya telah mengambil kebijakan untuk memperlancar proses klaim Puskesmas. Namun, persoalan klaim yang besar dan kekosongan obat tetap menjadi perhatian serius.
DPRD Balangan menekankan bahwa persoalan pelayanan kesehatan harus segera diselesaikan agar masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan. Jika perlu, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pelayanan kesehatan akan dipertimbangkan untuk mengurai akar persoalan secara menyeluruh.
Menyampaikan apa yang harus disampaikan
