Gayatri Putri News – 23 September 2026 | Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengejutkan dunia internasional dengan pengumuman kontroversial saat berpidato di Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York. Dalam pidatonya, Trump menyatakan bahwa pemerintah AS akan mengganti istilah “Kecerdasan Buatan” atau Artificial Intelligence (AI) menjadi “Super Intelligence” (SI) atau “Super Intelligence” dalam semua dokumen resmi ke depan.
Alasan di balik perubahan nama ini pun terungkap. Menurut Trump, kata “artificial” atau “buatan” membuat teknologi tersebut terdengar palsu dan tidak meyakinkan. Ia menilai istilah tersebut tidak mencerminkan kemampuan sesungguhnya dari teknologi yang ia klaim sangat menakjubkan itu.
Alasan di Balik Perubahan Nama
Dalam pidatonya, Trump dengan tegas menyampaikan ketidaksukaannya terhadap penggunaan kata “artificial”. Ia berpendapat bahwa kata tersebut merendahkan nilai sebenarnya dari kecerdasan yang dikembangkan oleh teknologi tersebut.
“Menggunakan kata ‘artificial’ membuat kecerdasan itu terdengar seperti palsu, padahal itu tidak palsu. Itu sungguh menakjubkan,” ujar Trump di hadapan para delegasi yang hadir.
Ia pun mengajak seluruh dunia untuk mengadopsi istilah baru tersebut. “Selamat datang di dunia baru Super Intelligence,” tambahnya, seraya menyebut nama baru itu “terdengar jauh lebih baik, lebih tepat, dan lebih akurat.”
Namun, langkah Trump ini menuai kritik dari kalangan pakar teknologi. Pasalnya, istilah “Super Intelligence” sudah memiliki makna khusus dalam dunia AI, yaitu sistem kecerdasan yang kemampuannya melampaui kecerdasan manusia. Sementara “Artificial Intelligence” merujuk pada teknologi yang lebih luas. Penggantian nama secara menyeluruh dikhawatirkan menimbulkan kebingungan konseptual di kalangan akademisi dan industri.
Pertarungan Regulasi dan Ambisi Teknologi
Pidato Trump juga menyentuh isu regulasi AI yang tengah menjadi perdebatan hangat di Washington. Ia secara terbuka menolak pembentukan mekanisme pengawasan AI global yang dianggapnya dapat menghambat inovasi.
Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat saat ini memimpin perlombaan teknologi AI melawan China dan negara-negara lain. Menurutnya, siapa pun yang berhasil mengembangkan teknologi ini dengan tepat akan keluar sebagai pemenang. Ia berkomitmen untuk tetap mendorong perkembangan “Super Intelligence” sambil mengawasi risikonya secara ketat, namun tanpa membatasi ruang gerak industri.
Pendekatan ini bertolak belakang dengan seruan sejumlah peneliti yang terus memperingatkan potensi bahaya dari AI tingkat lanjut. Mereka khawatir pengurangan regulasi justru membuka celah risiko yang tidak terkendali di masa depan.
Persaingan AS-China di Medan AI
Isu AI diprediksi menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan antara Presiden Trump dan Presiden China Xi Jinping yang berlangsung di Washington. Kedua negara diketahui tengah berlomba membangun infrastruktur komputasi raksasa untuk mendukung ambisi AI masing-masing.
Di China, pembangunan pusat data AI tumbuh pesat di wilayah Inner Mongolia. Di kota Ulanqab, yang sebelumnya dikenal sebagai “ibu kota kentang”, kini berdiri deretan gedung pusat data besar yang menjadi tulang punggung platform AI nasional. Proyek ini merupakan bagian dari target China untuk mengintegrasikan AI ke dalam 90 persen industri dan masyarakat pada tahun 2030.
Para pekerja di lokasi konstruksi menyebut fenomena ini sebagai “kecepatan ala China”. Seorang teknisi listrik mengungkapkan bahwa pembangunan berjalan bertahap setiap tahunnya dan masih akan berlanjut ke tahap-tahap berikutnya. Sementara itu, meningkatnya ketegangan hubungan AS-China dan kebijakan imigrasi ketat Trump membuat banyak peneliti dan mahasiswa China memilih pulang ke tanah air, memperkuat ekosistem riset dalam negeri mereka.
Perlombaan Pertahanan Berbasis AI
Di sektor pertahanan, perlombaan teknologi AI juga semakin intens. Perusahaan drone asal Portugal-Inggris, Tekever, mengumumkan valuasi mencapai 6,4 miliar dolar AS setelah meraih pendanaan 580 juta dolar AS. Perusahaan ini mengembangkan sistem otonom berbasis AI, termasuk drone pengintai yang telah mencatat lebih dari 50.000 jam terbang operasional di Ukraina sejak 2022.
Kementerian Pertahanan Inggris bahkan memilih Tekever untuk menyediakan teknologi pengawasan dalam program senilai hingga 400 juta poundsterling selama sepuluh tahun. CEO Tekever, Ricardo Mendes, menegaskan bahwa AI, otonomi, dan kemampuan teknologi kedaulatan akan menjadi fondasi keamanan masyarakat demokratis di masa depan.
Prancis juga tidak mau ketinggalan. Dassault Aviation telah menguji dua algoritma AI kedaulatan pada pesawat tempur Rafale. Meski fungsi tempur dan performa algoritma tersebut belum diungkap, uji terbang ini menandai langkah maju dalam rencana Prancis menghadirkan asisten kokpit berbasis AI yang tetap berada di bawah pengawasan manusia.
Dampak dan Tantangan ke Depan
Perubahan istilah dari AI menjadi SI yang diumumkan Trump bukan sekadar pergantian nama. Langkah ini mencerminkan ambisi besar Amerika Serikat untuk mendominasi teknologi yang diyakini akan menentukan masa depan ekonomi dan keamanan global. Namun, kebijakan ini juga memunculkan pertanyaan besar mengenai bagaimana dunia akan menyikapi perbedaan definisi, standar regulasi, serta etika pengembangan teknologi yang semakin sulit dibendung.
Dengan persaingan AS-China yang semakin panas, pembangunan infrastruktur AI yang masif, serta perlombaan senjata berbasis kecerdasan buatan di sektor pertahanan, dunia tengah memasuki babak baru yang penuh peluang sekaligus risiko. Publik dan pembuat kebijakan di seluruh dunia kini dituntut untuk lebih cermat memahami arah perkembangan teknologi ini, agar tidak sekadar menjadi penonton dalam pergulatan kekuatan global yang semakin kompleks.
Menyampaikan apa yang harus disampaikan
