Gayatri Putri News – 19 September 2026 | Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penguatan struktur dan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara. Dalam program Presiden Prabowo Menjawab, Presiden menyoroti perlunya pemerataan kehadiran unsur pertahanan di seluruh penjuru Tanah Air guna mengantisipasi ancaman keamanan serta melindungi kekayaan alam nasional.
Urgensi Penambahan Kekuatan dan Kehadiran Satuan
Presiden Prabowo menyoroti kesenjangan antara luas wilayah dengan jumlah satuan tempur yang ada. Indonesia saat ini memiliki 514 kabupaten yang terbentang luas, namun kehadiran satuan TNI masih sangat terbatas. Dengan asumsi penempatan satu batalion di setiap kabupaten, setidaknya terdapat lebih dari 360 kabupaten yang saat ini belum memiliki kehadiran satuan TNI secara tetap.
Keterbatasan jangkauan aparat di berbagai daerah ini dinilai menjadi celah bagi maraknya aksi kriminalitas lingkungan, seperti penebangan liar (illegal logging), pertambangan ilegal (illegal mining), hingga pembukaan kebun-kebun liar di kawasan hutan lindung. Kehadiran TNI yang merata dianggap krusial untuk memastikan pengawasan terhadap kekayaan alam dapat berjalan maksimal.
Ekspansi Kodam dan Modernisasi Alutsista
Sejalan dengan visi penguatan pertahanan, TNI Angkatan Darat terus melanjutkan penataan komando teritorial. Pada tahun 2026, direncanakan pembentukan lima Komando Daerah Militer (Kodam) baru. Langkah ini merupakan kelanjutan dari peresmian enam Kodam baru pada tahun sebelumnya, yang menjadikan total Kodam di Indonesia mencapai 26 unit jika seluruh rencana berjalan sesuai target.
Di sisi lain, TNI Angkatan Laut juga tengah bersiap melakukan lompatan besar dengan pengoperasian kapal induk KRI Sriwijaya. Guna mendukung operasional kapal tersebut, sebanyak 310 personel telah disiapkan dan sedang menjalani pelatihan intensif. Materi yang diberikan mencakup pengetahuan, keterampilan, serta profesionalisme tinggi untuk memastikan kesiapan operasional kapal induk tersebut di masa depan.
Tantangan Anggaran Pertahanan
Meski memiliki rencana strategis yang masif, Presiden Prabowo mengakui bahwa anggaran pertahanan Indonesia masih tergolong sangat kecil jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Hingga saat ini, alokasi anggaran pertahanan masih berada di bawah dua persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Sebagai perbandingan, alokasi belanja pertahanan di Indonesia selama beberapa dekade terakhir rata-rata hanya berada di kisaran 0,9 persen PDB. Angka ini terpaut cukup jauh jika disandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura yang mengalokasikan anggaran pertahanan hingga lebih dari tiga persen PDB. Meski pemerintah telah menetapkan anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp 187,1 triliun pada tahun 2026 dan Rp 189 triliun pada 2027, Presiden Prabowo menilai bahwa investasi pada sektor pertahanan tetap menjadi prioritas utama demi membangun sistem keamanan yang merata dan kuat.
Upaya pemerintah dalam memperkuat TNI melalui penambahan Kodam, penyiapan awak kapal induk, serta restrukturisasi penempatan batalion menunjukkan komitmen serius dalam menjaga kedaulatan. Tantangan anggaran yang terbatas menuntut efisiensi tinggi, namun visi besar Presiden Prabowo tetap berfokus pada terciptanya sistem pertahanan nasional yang mampu menjangkau seluruh pelosok negeri demi melindungi aset dan kedaulatan bangsa dari berbagai ancaman.
Menyampaikan apa yang harus disampaikan
