Gayatri Putri News – 16 September 2026 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin berkolaborasi dengan Bank Indonesia dan Bank Kalsel meluncurkan QRIS Championship 2026. Program ini bertujuan mengakselerasi adopsi pembayaran digital di wilayah Banjarmasin melalui kompetisi yang berlangsung dari September hingga November 2026.
Kepala BPKPAD Banjarmasin, Edy Wibowo, mengungkapkan bahwa inisiatif ini diambil karena pemanfaatan fasilitas pembayaran nontunai oleh masyarakat masih belum optimal. Melalui kompetisi ini, pemerintah berharap masyarakat semakin terbiasa menggunakan QRIS dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.
Target Peserta dan Mekanisme Penilaian
Kompetisi ini menyasar berbagai lapisan masyarakat dengan mekanisme penilaian yang disesuaikan berdasarkan kategori peserta berikut:
- Juru parkir resmi: Dihitung berdasarkan setiap transaksi QRIS per kendaraan.
- Merchant PBJT: Dinilai dari akumulasi transaksi inbound (pembayaran konsumen) dan outbound (pembayaran pajak ke Pemko).
- Wajib pajak PBB-P2: Dihitung berdasarkan pembayaran melalui QRIS per Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
- Aparatur Sipil Negara (ASN): Dinilai dari aktivitas belanja atau pembayaran menggunakan QRIS.
Seluruh transaksi yang dilakukan melalui Bank Kalsel akan dicatat dan dievaluasi selama tiga bulan. Hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperluas cakupan kolaborasi dengan perbankan lainnya di masa mendatang.
Transparansi Pendapatan Daerah
Selain mendorong digitalisasi, QRIS Championship 2026 berfungsi sebagai instrumen untuk memantau potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih akurat. Pencatatan transaksi secara digital memudahkan pemerintah dalam mengontrol aliran kas sebelum dana tersebut disalurkan kepada pihak ketiga.
Para peserta yang aktif bertransaksi berkesempatan memenangkan hadiah bulanan, dengan pengumuman hadiah utama yang akan dilaksanakan pada awal Desember 2026. Pemerintah optimis bahwa langkah ini akan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menyampaikan apa yang harus disampaikan
