Menatap Kalimantan sebagai Center of NKRI, H Junaidi Gagas Formulasi Pengupahan Ideal Lewat ORI Kalsel

Avatar Rizky

by

Published

Last update

1 menit

Read Time

Menatap Kalimantan sebagai Center of NKRI, H Junaidi Gagas Formulasi Pengupahan Ideal Lewat ORI Kalsel

Foto: Istimewa

Gayatri Putri News – 04 September 2026 | Menyambut transformasi Kalimantan sebagai pusat pemerintahan baru melalui Ibu Kota Nusantara (IKN), berbagai elemen masyarakat di Kalimantan Selatan mulai melakukan langkah antisipatif. H Junaidi, selaku Ketua Dewan Pembina DPD Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) Kalimantan Selatan, menginisiasi perumusan kebijakan pengupahan yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi regional.

Visi Strategis Pengupahan Daerah

H Junaidi menegaskan bahwa penataan sistem upah merupakan fondasi utama dalam menciptakan kemandirian dan kesetaraan ekonomi di Kalimantan. Langkah ini dianggap krusial agar pembangunan besar di wilayah ini mampu memberikan dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Gagasan tersebut telah dibahas secara mendalam dalam rapat internal DPD ORI Kalsel yang dipimpin oleh Adv Bujino A Salan.

Kolaborasi Multisektor untuk Kesejahteraan

Menindaklanjuti arahan tersebut, DPD ORI Kalsel di bawah pimpinan Sulkan berkomitmen untuk segera merealisasikan visi tersebut melalui langkah-langkah konkret, di antaranya:

  • Membangun komunikasi intensif dengan serikat pekerja seperti KSPSI.
  • Menyusun draf formula upah yang berimbang antara hak pekerja dan keberlangsungan investasi.
  • Melibatkan praktisi hukum untuk menjamin legal standing kebijakan.

Dukungan juga datang dari Ketua YLKI Kalimantan Selatan, Dr. Akhmad Murjani, yang menilai bahwa perbaikan sistem pengupahan akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Peningkatan kualitas kerja ini diharapkan dapat berbanding lurus dengan kepuasan konsumen di pasar.

Dukungan Legalitas dan Masa Depan Ekonomi

Ketua DPP FKPWK, Adv H Rachmad Fadilah, menyatakan kesiapannya untuk mengawal kebijakan ini dari sisi regulasi. Dengan dukungan jejaring lintas wilayah, inisiatif ini diharapkan mampu memperkuat posisi Kalimantan sebagai pusat pertumbuhan nasional. Kolaborasi antara organisasi masyarakat, pengamat konsumen, dan praktisi hukum ini menjadi langkah awal dalam menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan di daerah penyangga IKN.