Gayatri Putri News – 24 Agustus 2026 | Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin kini menghadapi tantangan ganda setelah melepas 174 pegawai yang memasuki masa purna tugas tahun ini. Fenomena ini menciptakan dilema antara efisiensi anggaran belanja pegawai dan ancaman penurunan kualitas pelayanan publik akibat kekurangan sumber daya manusia (SDM).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDSDM) Kota Banjarmasin, Totok Agus Daryanto, menyatakan bahwa berkurangnya jumlah aparatur berdampak signifikan terhadap kinerja di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kondisi ini semakin mendesak mengingat pemerintah pusat belum membuka rekrutmen ASN baru tahun ini, bahkan ketidakpastian tersebut diprediksi berlanjut hingga tahun depan.
Sebagai langkah antisipasi, Pemko Banjarmasin hanya mengandalkan proses mutasi pegawai. Namun, jumlahnya sangat terbatas. Berikut adalah gambaran perubahan jumlah pegawai tahun ini:
- Jumlah pegawai purna tugas: 174 orang
- Jumlah pegawai masuk melalui mutasi: 16 orang
- Selisih pengurangan SDM: 158 orang
Di sisi lain, berkurangnya jumlah pegawai memberikan dampak positif pada sektor keuangan daerah. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, Edy Wibowo, menjelaskan bahwa penghematan anggaran belanja pegawai mencapai angka yang cukup signifikan. Penghematan tersebut dihitung berdasarkan tunjangan kinerja dari berbagai eselon, mulai dari eselon II hingga IV.
Secara rinci, Pemko Banjarmasin berhasil mencatatkan penghematan anggaran belanja pegawai sebagai berikut:
| Keterangan | Nilai Estimasi |
| Potensi penghematan belanja pegawai | Rp 2 hingga 3 Miliar |
Meski terdapat penghematan anggaran yang cukup besar, Pemko Banjarmasin tetap berkomitmen memaksimalkan SDM yang tersisa untuk menjalankan roda pemerintahan. Pihak pemerintah daerah saat ini masih terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat sembari menunggu kebijakan lebih lanjut terkait pemenuhan kebutuhan pegawai di masa mendatang.
Menyampaikan apa yang harus disampaikan
