Gayatri Putri News – 23 Agustus 2026 | Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) Provinsi Kalimantan Selatan mendesak pemerintah daerah agar segera menerapkan manajemen air hujan yang konsisten. Langkah ini dinilai krusial untuk memutus siklus tahunan bencana banjir saat musim penghujan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) ketika kemarau melanda wilayah Bumi Lambung Mangkurat.
Ketua ORI Kalsel, Sulkan, menegaskan bahwa penanganan bencana yang bersifat reaktif tidak lagi memadai. Berdasarkan data BPBD Kalsel per Agustus 2026, sebanyak 6.905 hektare lahan telah terbakar akibat 1.651 kasus karhutla. Dampak kabut asap bahkan sempat mengganggu aktivitas publik serta operasional penerbangan di Bandara Internasional Syamsudin Noor.
ORI Kalsel menyoroti potensi besar dari ratusan lubang bekas tambang terbuka yang tersebar di wilayah tersebut. Pemanfaatan lubang tambang (void) sebagai kolam retensi dapat menjadi solusi strategis dengan rincian berikut:
- Penyediaan tandon air baku raksasa untuk kebutuhan irigasi pertanian saat kemarau.
- Sumber air utama untuk pembasahan lahan gambut dan pemadaman darurat saat terjadi kebakaran.
- Fasilitas penampungan air hujan guna mencegah banjir saat intensitas curah hujan tinggi.
Terdapat setidaknya 814 lubang bekas tambang dengan total luas mencapai 53.590 hektare yang berpotensi dialihfungsikan. Namun, efektivitas rencana ini masih terhambat oleh minimnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta kurangnya alokasi anggaran APBD untuk pembangunan infrastruktur distribusi air dari mulut tambang.
ORI Kalsel menuntut pemerintah provinsi untuk proaktif mendesak Kementerian ESDM dalam mempermudah birokrasi pengalihan status lahan pascatambang menjadi embung umum. Selain itu, pemerintah kabupaten diharapkan mampu membentuk kelembagaan lokal seperti BUMDes atau kelompok tani untuk mengelola tata kelola air tersebut agar berkelanjutan. Pengelolaan neraca air yang tepat tidak hanya berfungsi sebagai langkah ekologis, tetapi juga merupakan instrumen wajib dalam menjaga ketahanan pangan dan keselamatan warga Kalimantan Selatan di masa depan.
Menyampaikan apa yang harus disampaikan
