Gayatri Putri News – 14 Agustus 2026 | Pemerintah Indonesia tengah mematangkan rencana kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan penyaluran subsidi energi lebih tepat sasaran, dengan fokus utama menyasar kelompok masyarakat yang berada pada kategori kesejahteraan tertinggi, yakni desil 9 dan 10.
Apa Itu Desil 9 dan 10?
Dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sistem desil digunakan pemerintah untuk mengelompokkan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Populasi dibagi ke dalam 10 kelompok, di mana desil 1 mewakili kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah, sementara desil 10 merepresentasikan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Kelompok desil 9 dan 10 secara umum dikategorikan sebagai masyarakat kelas atas yang dianggap mampu secara ekonomi, sehingga dipandang tidak lagi memerlukan subsidi BBM dari negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa langkah ini diambil menyusul koordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Pemerintah menilai selama ini subsidi BBM yang mencapai ratusan triliun rupiah belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan, karena masih banyak kelompok ekonomi atas yang ikut mengonsumsi Pertalite.
Sistem Penyaluran yang Lebih Efektif
Ekonom dan Direktur Kolaborasi Internasional Indef, Imaduddin Abdullah, mendukung wacana reformulasi subsidi ini. Menurutnya, pemerintah harus mulai bergeser dari subsidi barang ke subsidi orang. Dengan memberikan subsidi langsung kepada penerima manfaat, pengendalian anggaran akan jauh lebih akurat. Ia juga menambahkan bahwa kebijakan ini memang memiliki tantangan politis, terutama terkait kekhawatiran kenaikan harga, sehingga momentum penerapannya harus dipilih dengan cermat saat harga energi cenderung stabil atau turun.
Pemerintah menegaskan bahwa pembatasan ini tidak akan dilakukan secara mendadak. Implementasi akan dilakukan secara bertahap setelah sistem pendukung yang dimiliki Pertamina dipastikan siap sepenuhnya. Masyarakat pun diminta untuk tidak panik, karena kebijakan ini baru akan diterapkan beberapa bulan ke depan.
Cara Memastikan Status Kesejahteraan Anda
Mengingat pentingnya data ini, masyarakat dapat melakukan pengecekan mandiri mengenai posisi desil keluarga mereka. Status desil bukanlah angka tetap dan dapat berubah tergantung pada pemutakhiran data sosial ekonomi, seperti pendidikan, pekerjaan, kondisi hunian, hingga aset yang dimiliki. Berikut adalah langkah-langkah pengecekan secara daring:
- Buka laman resmi Cek Bansos Kementerian Sosial atau portal DTSEN BPS.
- Masukkan 16 digit Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan KTP.
- Masukkan kode captcha yang tertera pada layar.
- Klik tombol Cek Data untuk melihat informasi status kesejahteraan.
Secara keseluruhan, rencana pembatasan Pertalite bagi desil 9 dan 10 merupakan langkah strategis pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial dalam distribusi energi. Meskipun saat ini masih dalam tahap perencanaan, langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mengalihkan beban subsidi dari barang ke kelompok masyarakat yang memang layak menerima bantuan, sekaligus menjaga kesehatan fiskal negara dalam jangka panjang.
Menyampaikan apa yang harus disampaikan
