Gayatri Putri News – 08 Agustus 2026 | Kementerian Sosial (Kemensos) secara resmi membentuk Tim Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat (TP2SR). Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas ancaman penutupan puluhan sekolah rintisan yang saat ini masih beroperasi dengan fasilitas sementara. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa keberlangsungan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera menjadi prioritas utama pemerintah di tahun 2026.
Urgensi Pembangunan Gedung Permanen
Saat ini, terdapat 61 lokasi Sekolah Rakyat yang belum terakomodasi dalam kuota pembangunan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Kendala administratif terkait lahan menjadi hambatan utama yang harus segera diselesaikan. Agus Jabo memperingatkan bahwa jika gedung permanen tidak segera dibangun, sekolah-sekolah tersebut berisiko ditutup tahun depan karena kapasitas fasilitas sementara yang diproyeksikan hanya bertahan maksimal satu tahun sudah tidak mampu lagi menampung siswa baru.
Sinergi Lintas Sektoral dan Evaluasi Data
Sebagai langkah konkret, TP2SR dijadwalkan melakukan desk evaluation pada 12 Agustus 2026. Pertemuan ini akan melibatkan 57 pemerintah daerah serta lintas kementerian terkait seperti Kementerian PU, Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, Kementerian Pertanian, dan Kemendagri. Fokus utama dari evaluasi ini meliputi:
- Identifikasi status lahan di 61 titik lokasi rintisan.
- Pendataan usulan pembangunan dari pemerintah daerah.
- Koordinasi penyelesaian masalah administratif antar instansi.
- Pemantauan berkelanjutan hingga proses konstruksi dimulai.
Pemerintah daerah pun menunjukkan komitmen kuat. Di Sulawesi Selatan, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman bahkan menyatakan kesiapan menyediakan lahan tambahan seluas 20 hektare guna mendukung pengembangan kapasitas Sekolah Rakyat di Makassar, sebuah langkah yang disambut positif oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Dukungan Kesejahteraan Berkelanjutan
Selain fokus pada infrastruktur fisik, program Sekolah Rakyat juga dibarengi dengan peningkatan taraf hidup keluarga siswa. Di Natuna, misalnya, Kemensos menyalurkan bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi orang tua siswa yang masuk dalam kategori keluarga berpenghasilan rendah. Program ini memberikan bantuan dana sebesar Rp20 juta per rumah dengan konsep perbaikan atap, lantai, dan dinding.
Transparansi Seleksi Tenaga Pendidik
Di sisi lain, Kemensos bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengumumkan hasil seleksi PPPK untuk tenaga pendidik Sekolah Rakyat tahun anggaran 2026. Para pelamar kini dapat mengakses hasil kelulusan melalui portal resmi kementerian. Setelah tahap seleksi kompetensi dasar, para guru terpilih akan segera menghadapi tahapan Seleksi Kompetensi Tambahan (SKT) sebagai bagian dari prosedur pemberkasan akhir.
Upaya masif yang dilakukan pemerintah melalui pembentukan TP2SR mencerminkan komitmen mendalam untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan akses pendidikan berkualitas. Dengan mengintegrasikan pembangunan infrastruktur fisik, perbaikan hunian keluarga, hingga pemenuhan tenaga pengajar profesional, program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan dan memberikan masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda Indonesia.
Menyampaikan apa yang harus disampaikan
