CELIOS Usul Pajak Ultra Kaya untuk Tambah Penerimaan Negara

Avatar Rizky

by

Published

Last update

1 menit

Read Time

CELIOS Usul Pajak Ultra Kaya untuk Tambah Penerimaan Negara

Foto: Istimewa

Gayatri Putri News – 12 Oktober 2026 | Rendahnya rasio pajak, besarnya pembayaran bunga utang, dan terbatasnya kesempatan kerja bagi anak muda menjadi tiga persoalan utama dalam evaluasi ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam laporan mengenai rapor dua tahun pemerintahan tersebut, CELIOS mengusulkan kebijakan fiskal yang dapat meningkatkan penerimaan negara tanpa memperberat beban masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Salah satu rekomendasi utama yang diajukan adalah mengenakan pajak ultra kaya kepada kelompok masyarakat berpenghasilan sangat tinggi. Langkah ini dinilai dapat menjadi sumber penerimaan baru yang signifikan bagi negara tanpa membebani kelompok menengah ke bawah.

Rasio Pajak Indonesia Masih Rendah

Rasio pajak Indonesia masih menjadi tantangan besar dalam pembiayaan pembangunan. Berdasarkan Nota Keuangan APBN 2026, angka tersebut tidak pernah mencapai 10% selama satu dekade terakhir. Sementara itu, pemerintah menetapkan sasaran rasio pajak sebesar 9,26% dalam APBN 2027.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang fiskal negara masih terbatas, terutama ketika harus menanggung pembayaran bunga utang yang cukup besar setiap tahunnya.

Rekomendasi CELIOS

Selain pajak ultra kaya, CELIOS juga mendorong sejumlah langkah lain untuk memperbaiki kondisi ekonomi nasional:

  • Evaluasi belanja pemerintah agar lebih efisien dan tepat sasaran.
  • Pembenahan sistem perekrutan tenaga kerja untuk membuka lebih banyak kesempatan bagi anak muda.
  • Perubahan arah pembangunan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dampak yang Diharapkan

Dengan kombinasi kebijakan tersebut, CELIOS berharap penerimaan negara dapat meningkat secara signifikan tanpa menambah beban bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Kebijakan pajak ultra kaya diyakini mampu menjadi salah satu instrumen utama dalam memperkuat fondasi fiskal Indonesia ke depan.

Evaluasi terhadap belanja pemerintah dan perbaikan sistem ketenagakerjaan juga dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat pada kelompok tertentu, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.