Gayatri Putri News – 09 Oktober 2026 | Nama Purbaya Yudhi Sadewa kembali menjadi sorotan publik Tanah Air. Mantan Menteri Keuangan yang menjabat pada periode 8 September 2025 hingga 14 September 2026 itu meninggalkan sejumlah jejak kebijakan penting, mulai dari penjaminan anggaran pendidikan hingga isu mengenai jabatan strategis yang disebut-sebut bakal kembali diberikan Presiden Prabowo Subianto kepadanya.
Jaminan Anggaran Pendidikan di Tengah Program MBG
Salah satu momen yang paling diingat dari kepemimpinan Purbaya di Kementerian Keuangan adalah ketika ia menegaskan bahwa anggaran pendidikan tidak akan berkurang akibat pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan itu disampaikannya kepada awak media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat, 6 Maret 2026.
“Anggaran pendidikan tetap aman,” ujar Purbaya dengan tegas saat itu.
Ia menjelaskan bahwa program MBG telah memiliki alokasi anggaran tersendiri yang sama sekali tidak mengganggu belanja rutin sektor pendidikan. Pagu pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dialokasikan sebesar 20 persen sebagaimana amanat undang-undang.
“Anggaran MBG cuma beli makanan saja, tapi bukan dimasukkan ke pendidikan atau pendidikan dipotong,” jelasnya.
Pemerintah pun menegaskan bahwa anggaran pendidikan 2026 telah disepakati bersama DPR dan Badan Anggaran DPR, serta tidak dikurangi akibat program MBG. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memastikan seluruh program pendidikan strategis seperti Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar tetap berjalan.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat serta renovasi sekitar 16.000 sekolah pada 2025 dengan anggaran mencapai Rp17 triliun. Insentif guru dinaikkan menjadi Rp400.000, sementara tunjangan guru non-ASN naik dari Rp1.500.000 menjadi Rp2.000.000 pada tahun yang sama.
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Hariqo Wibawa Satria, turut menjelaskan bahwa anggaran pendidikan tahun 2026 mencapai Rp769,8 triliun. Di dalamnya terdapat komponen alokasi sebesar Rp223,5 triliun untuk Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengelola Program MBG.
Menurut Hariqo, MBG justru menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan karena gizi merupakan fondasi bagi proses belajar siswa. Berbagai program pendidikan lain pun tidak mengalami pengurangan anggaran, bahkan beberapa di antaranya meningkat, seperti tunjangan guru dan bantuan pendidikan.
Isu Jabatan Baru Usai Dicopot dari Menkeu
Setelah dicopot dari kursi Menteri Keuangan pada September 2026 dan digantikan oleh Suahasil Nazara, nama Purbaya kembali mencuat dalam perbincangan politik nasional. Aktivis politik senior yang kini menjabat Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menilai peluang Purbaya untuk kembali menduduki jabatan strategis di pemerintahan Prabowo masih cukup terbuka.
Menurut Syahganda, selama memimpin Kementerian Keuangan, Purbaya tidak menerima penilaian negatif dari Presiden Prabowo. “Pak Prabowo tidak memberikan penilaian negatif sama Pak Purbaya. Jadi saya pikir bisa saja dipanggil kembali,” ujarnya dalam siniar Forum Keadilan TV yang tayang pada Jumat, 18 September 2026.
Syahganda menilai salah satu posisi yang berpotensi ditempati Purbaya adalah Bank Indonesia. Menurutnya, Purbaya memiliki pemahaman kuat mengenai sektor perbankan dan berbagai tantangan yang akan dihadapi industri keuangan ke depan.
“Kalau Pak Purbaya, menurut saya, satu lagi yang dia hafal betul itu Bank Indonesia, jadi gubernur bank sentral. Tapi kita harus melihat juga bahwa problematika perbankan kita banyak ke depan karena banyak bank masih tambal sulam,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa selama memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya telah mengidentifikasi berbagai persoalan di sektor perbankan, termasuk kondisi sejumlah bank dan lembaga keuangan yang dinilai memerlukan perhatian khusus.
“Selama Pak Purbaya di LPS, dia sudah mengidentifikasi mana bank atau lembaga keuangan lain yang sebenarnya sudah sepantasnya tutup. Pak Purbaya sudah tahu itu,” jelasnya.
Karena itu, Syahganda menilai apabila Purbaya ditempatkan di bank sentral, ia akan memiliki kesempatan melanjutkan berbagai agenda yang pernah dikerjakannya saat memimpin LPS.
Deretan Hoaks yang Mewarnai Nama Purbaya
Namun, derasnya perhatian publik terhadap sosok Purbaya juga diwarnai beredarnya sejumlah informasi palsu di media sosial. Salah satunya adalah klaim yang menyebut Purbaya resmi dilantik menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Informasi tersebut muncul melalui unggahan Facebook pada 5 Oktober 2026 yang menampilkan poster Presiden Prabowo bersama Purbaya. Unggahan itu menyebut Purbaya dilantik secara diam-diam sebagai Ketua KPK dan diklaim membuat dunia politik geger.
Faktanya, berdasarkan data resmi di situs KPK, jabatan Ketua KPK periode 2024–2029 dipegang oleh Setyo Budiyanto. Ia dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, pada 16 Desember 2024, bersama empat wakil ketua, yakni Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono.
Selain itu, beredar pula video di YouTube dari kanal KajianOnline Daily yang mengklaim Prabowo kembali melantik Purbaya untuk menduduki jabatan baru. Video berdurasi 19 menit 50 detik itu bahkan menggunakan narasi yang menyebut posisi tersebut bisa membuat para koruptor ketakutan.
Hingga Rabu, 7 Oktober 2026, video tersebut telah ditonton lebih dari 300 ribu kali, dengan sekitar 1.500 tanda suka dan 230 komentar. Meski demikian, tingginya jumlah penonton tidak membuktikan kebenaran informasi di dalamnya.
Tim Pemeriksa Fakta Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) telah menelusuri video tersebut dari awal hingga akhir. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa video itu tidak menyertakan bukti yang mengonfirmasi adanya pelantikan baru Purbaya oleh Presiden Prabowo.
Penelusuran dengan kata kunci “Prabowo kembali lantik Purbaya” melalui mesin pencari Google juga tidak menemukan laporan resmi maupun pemberitaan dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Memang, pada 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo melantik sejumlah menteri dan wakil menteri, tetapi nama Purbaya tidak tercantum dalam daftar pejabat yang dilantik.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Mafindo, unggahan tersebut dikategorikan sebagai misleading content atau konten menyesatkan.
Sorotan Publik yang Tak Surut
Dinamika karier Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan bagaimana sosok teknokrat di bidang keuangan tetap menjadi magnet perhatian publik, bahkan setelah tak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan. Rekam jejaknya di LPS dan Kementerian Keuangan menjadi modal kuat yang membuat namanya terus disebut dalam berbagai spekulasi jabatan strategis.
Di sisi lain, banjirnya hoaks yang mengatasnamakan dirinya menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi, terutama yang menyangkut tokoh publik dan isu pemberantasan korupsi. Judul provokatif dan jumlah penonton yang tinggi bukanlah jaminan kebenaran sebuah konten.
Hingga kini, tidak ditemukan informasi resmi yang menunjukkan bahwa Purbaya kembali memperoleh jabatan melalui pelantikan Presiden Prabowo. Publik pun diimbau untuk menunggu pengumuman resmi dari pemerintah dan tidak langsung membagikan konten hanya karena judulnya menarik perhatian.
Sumber Berita: ANTARA, Warta Ekonomi, Liputan6.com, TurnBackHoax.id, KOTAKU Balikpapan.
Penulis: Muhammad Nur
Editor: Rizky Zulianda
Menyampaikan apa yang harus disampaikan
