Gayatri Putri News

Gayatri Putri News – 08 Oktober 2026 | JAKARTA — Industri infrastruktur jalan tol Indonesia kembali menjadi sorotan dalam sepekan terakhir. Beragam peristiwa mewarnai sektor strategis ini, mulai dari aksi korporasi divestasi saham bernilai triliunan rupiah, rencana pembangunan ruas baru di Sumatra, hingga insiden kecelakaan beruntun yang menewaskan mobilitas di jalur padat Jawa Barat. Dinamika ini menegaskan bahwa jalan tol bukan sekadar urusan beton dan aspal, melainkan juga menyangkut tata kelola keuangan, pembangunan wilayah, penegakan hukum, dan keselamatan pengguna.

ADHI Lepas Seluruh Saham Tol Solo–Jogja

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) resmi menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat (PJBB) dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI untuk melepas seluruh kepemilikan sahamnya di PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ). Nilai transaksi tersebut mencapai Rp1,76 triliun, mencakup 1.714.808 saham atau setara 47,18 persen kepemilikan ADHI di JMJ.

JMJ merupakan pemegang konsesi Jalan Tol Solo–Yogyakarta–NYIA Kulon Progo, salah satu proyek strategis nasional yang menghubungkan kawasan wisata dan budaya di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. PJBB diteken pada 30 September 2026, tetapi pengalihan saham belum efektif karena masih menunggu pemenuhan sejumlah persyaratan, termasuk persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ADHI yang dijadwalkan pada 13 November 2026.

Manajemen ADHI menargetkan proses divestasi rampung pada 30 November 2026. Setelah transaksi tuntas, perseroan tidak lagi memiliki saham di JMJ, sementara sisa 52,82 persen saham akan tetap dikuasai PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR). Dana hasil divestasi diprioritaskan untuk pembayaran utang berbunga, modal kerja, serta kebutuhan usaha perusahaan. Langkah ini dinilai sebagai upaya memperkuat struktur keuangan ADHI di tengah tekanan likuiditas sektor konstruksi.

Tol Lematang–Panjang dan Tantangan Pembangunan Inklusif

Di sisi lain, rencana pembangunan Tol Lematang–Panjang di Provinsi Lampung mendapat dukungan dari Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol Pengurus Pusat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Ketua forum tersebut, M. Alkautsar, menilai ruas ini memiliki posisi strategis untuk memperkuat jaringan transportasi serta mendukung aktivitas logistik dan industri di Lampung.

Namun, ia mengingatkan agar pembangunan tol tidak mengulang pola lama yang hanya mengejar konektivitas antarkota, kawasan industri, pusat logistik, dan Pelabuhan Panjang, tanpa memperhitungkan dampaknya bagi desa-desa di sepanjang trase. Menurutnya, akses warga menuju desa tetangga, lahan pertanian, sentra produksi, dan fasilitas ekonomi harus dirancang sejak tahap perencanaan.

• Keberadaan pintu tol harus disertai konektivitas jalan lokal dan akses antardesa.
• Infrastruktur tidak boleh menjadi sekat yang memutus hubungan sosial-ekonomi desa.
• Tol harus mendekatkan masyarakat kepada pusat ekonomi, bukan menjauhkannya.

Alkautsar menegaskan, Tol Lematang–Panjang seharusnya menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi baru di sepanjang koridor, bukan sekadar jalur cepat yang melintas tanpa memberi manfaat langsung bagi warga sekitar.

Bayang-Bayang Korupsi di Tol Layang MBZ

Dari ranah hukum, nama Tol Jakarta–Cikampek II Elevated atau Tol Layang MBZ kembali mencuat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, didakwa menerima uang lebih dari Rp12 miliar terkait penanganan perkara korupsi pembangunan tol tersebut.

Jaksa Penuntut Umum mengungkap penerimaan itu saat membacakan surat dakwaan pada Rabu (7/10/2026). Dalam dakwaan disebutkan, penerimaan tersebut merupakan bagian dari aliran dana Rp79.842.093.704 melalui rekening BCA atas nama Dr Law Firm. Pada 2023, Febrie disebut menerima Rp2.001.650.000 dari PT Jasamarga, dan pada 2024 kembali menerima jumlah yang sama dari perusahaan yang sama. Selain itu, ia didakwa menerima Rp8.000.743.603 dari PT Waskita Beton Mandiri PR Mandiri. Seluruh penerimaan itu dikaitkan dengan penanganan perkara dugaan korupsi Tol Jakarta–Cikampek II Elevated ruas Cikunir–Karawang Barat.

Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang

Di jalur tol yang telah beroperasi, insiden memilukan terjadi di Tol Cipularang Kilometer 91+800 arah Jakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (7/10/2026) sekitar pukul 13.40 WIB. Sebuah truk tractor head bernomor polisi B 9773 UEL yang melaju dari arah Bandung menuju Jakarta diduga tidak mampu mengantisipasi perlambatan arus lalu lintas.

Kendaraan tersebut menabrak kendaraan di depannya, memicu rangkaian tabrakan yang akhirnya melibatkan 15 kendaraan. Kainduk PJR Tol Cipularang, Kompol Joko Prihantono, menyatakan seluruh lajur arah Jakarta sempat tertutup dan lalu lintas mengalami macet parah. Tidak ada korban jiwa, namun seorang sopir truk dilarikan ke rumah sakit akibat luka berat.

Kasat Lantas Polres Purwakarta AKP Enggar Jati menyampaikan dugaan sementara bahwa kecelakaan dipicu gagalnya fungsi pengereman pada kendaraan ran trailer. Polisi masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebab pasti insiden tersebut.

Peta Persoalan Infrastruktur Tol

Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa pengelolaan jalan tol menyimpan persoalan berlapis. Di satu sisi, aksi korporasi seperti divestasi saham menjadi strategi perusahaan untuk menyehatkan neraca keuangan. Di sisi lain, pembangunan ruas baru menuntut perencanaan yang berpihak pada masyarakat desa. Sementara itu, kasus korupsi dan kecelakaan lalu lintas menjadi pengingat bahwa tata kelola dan keselamatan harus menjadi prioritas utama.

Ke depan, publik berharap pemerintah, badan usaha jalan tol, dan aparat penegak hukum dapat bersinergi memastikan setiap ruas tol memberikan manfaat ekonomi yang merata, dikelola secara transparan, dan aman bagi pengguna. Tanpa itu, jalan tol hanya akan menjadi jalur cepat yang menyimpan persoalan panjang di sepanjang sisinya.

Penulis: Redaksi Infrastruktur
Editor: Redaksi Ekonomi

Sumber Berita: Fortune IDN, Liputan6, iNews.id, Metro TV

Rizky

Menyampaikan apa yang harus disampaikan