Gayatri Putri News – 07 Oktober 2026 | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan dirinya tidak akan menerima gaji tambahan meski kini mengemban dua jabatan sekaligus dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Keputusan tersebut disampaikan pada Rabu (7/10/2026) sebagai bentuk komitmen terhadap efisiensi anggaran negara.
Selain menjabat sebagai Menteri ESDM, Bahlil juga dipercaya menempati posisi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Meski memegang dua posisi strategis, ia memilih untuk hanya mengambil gaji dari jabatannya di Kementerian ESDM.
Alasan Hanya Terima Satu Gaji
Bahlil menegaskan bahwa pengabdian kepada negara tidak diukur dari besaran penghasilan yang diterima, melainkan dari hasil kerja nyata bagi masyarakat. Pernyataan ini memperkuat komitmennya untuk fokus menjalankan tugas di dua posisi tersebut secara profesional.
Anggaran Operasional Masih Menumpang DIPA Kementerian ESDM
Penggunaan anggaran operasional Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi saat ini masih menumpang pada DIPA Kementerian ESDM. Hal ini terjadi karena belum ada pembentukan kementerian koordinasi secara terpisah.
Kondisi tersebut menuntut pengelolaan anggaran yang cermat agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan. Dengan menumpang pada DIPA Kementerian ESDM, operasional kementerian koordinasi baru tersebut dapat berjalan tanpa perlu anggaran tambahan yang besar di awal masa kerja.
Rangkap Jabatan dan Efisiensi Anggaran
Kebijakan rangkap jabatan yang dijalani Bahlil menjadi sorotan publik, terutama terkait pengelolaan keuangan negara. Beberapa pihak menilai langkah satu gaji ini dapat menjadi preseden baik bagi pejabat lain yang memegang lebih dari satu posisi.
Berikut sejumlah poin penting dari pernyataan Bahlil Lahadalia:
- Hanya menerima gaji dari posisi Menteri ESDM.
- Tidak mengambil gaji tambahan sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
- Bertujuan mencegah pemborosan anggaran negara.
- Anggaran operasional Kemenko Hilirisasi masih menumpang DIPA Kementerian ESDM.
- Belum ada pembentukan kementerian koordinasi secara terpisah.
Dengan kebijakan ini, diharapkan pengelolaan anggaran di lingkungan Kabinet Merah Putih semakin transparan dan efisien. Publik pun menantikan langkah lanjutan terkait struktur kelembagaan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi ke depan.
Menyampaikan apa yang harus disampaikan
